"Yang pasti kita merasa kecolongan ya. Karena kita selalu melakukan pembinaan rutin dan sekolah anti korupsi secara periodik. Kita panggil kader-kader yang jadi kepala daerah (dan jadi anggota) legislatif di daerah," kata Ferdinand di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2018).
PD menyayangkan terjadinya tindakan korupsi tersebut mengingat usaha yang telah dilakukan sudah maksimal. Bahkan, menurut Ferdinand, partainya menjadi salah satu partai yang memiliki pembukuan paling akuntabel.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Seperti diketahui, Amin ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait APBN-P 2018. Amin diduga menerima duit Rp 500 juta.
Selain Amin, dalam kasus ini KPK juga menetapkan 3 tersangka lainnya. Mereka adalah EKK (Eka Kamaluddin) swasta atau perantara, YP (Yaya Purnomo) Kasi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Ahmad Giast.
"Diduga penerimaan total Rp 500 juta merupakan bagian dari 7 persen biaya komitmen yang dijanjikan dari 2 proyek di Pemkab Sumedang senilai total sekitar Rp 25 miliar, diduga komitmen fee Rp 1,7 miliar," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Sabtu (5/5).
(yas/idh)