PSI Akui Pasang Iklan Kampanye di Sejumlah Media Massa

Jakarta - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memenuhi panggilan Bawaslu DKI Jakarta terkait adanya dugaan iklan kampanye. Pihak PSI tidak membantah soal iklan kampanye tersebut.

"Kita melakukan klarifikasi awal tentang iklan kita yang mengiklankan cawapres dan kabinet indonesia kerja jilid dua. Kita memberikan keterangan. Kita mengakui kalau itu iklan kita yang pasang, nggak mungkin nggak," kata Juru Bicara PSI Komaruddin kepada wartawan di kantor Bawaslu DKI, Jalan Danau Agung Sunter, Jakarta Utara, Rabu (2/5/2018).

Komaruddin mengatakan, pihaknya belum bisa memastikan apakah pemasangan iklan itu dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu atau tidak. "Cuma itu dikualifikasikan melanggar atau tidak, itu akan dikaji lebih lanjut oleh Bawaslu pusat. Mereka hanya minta keterangan dari kita, nanti Bawaslu pusat yang mengkaji," imbuhnya.

Iklan kampanye itu dipasang di beberapa media cetak nasional dan lokal. "Kita pasang di Jawa Pos. Ada juga inisiatif DPW di beberapa daerah (media lokal). Yang dipanggil (soal) iklan (di) Jawa Pos. Kita siap lah, partai anak muda ini harus siap. Kita datang harus begitu," imbuhnya.

Baca juga: Bawaslu DKI Juga Panggil PSI Terkait Dugaan Iklan Kampanye

Komaruddin menyatakan, pihaknya belum tahu sanksi apa yang akan diberikan kepada partainya berkaitan dengan iklan kampanye di luar jadwal itu. "Belum, ini baru memberikan keterangan awal," ucapnya.

Menurutnya, PSI tidak akan mencabut iklannya jika Bawaslu kemudian memutuskan bahwa itu bukan suatu pelanggaran. Namun, saat ditanya apakah PSI tahu bahwa iklan tersebut merupakan pelanggaran, Komaruddin menjawab diplomatis.

"Ini kan debatebel, iklan itu boleh 23 September hari kampanye. Kita kan lihat dinamika politik, kita ingin program politik PSI itu harus transparan untuk seluruh rakyat. Jadi program strategis PSI mendukung Jokowi memberi masukan Wapres dan kabinet Indonesia Kerja 2 biar diketahui rakyat apa program strategis yang kami buat untuk Jokowi," tuturnya.

Komaruddin menegaskan, iklan itu bukan untuk kepentingan kampanye. "Kalau tak ada identitas kan rumit juga, Bawaslu bilang kalau ada logo dan nomor itu dianggap kampanye. Kalau itu keputusannya kami siap terima sanksi. Sekali lagi kita tak ada maksud kampanye," sambungnya.

Wasekjen PSI Chandrasatia yang juga hadir di Bawaslu mengatakan, pemasangan iklan serupa bukan hanya dilakukan PSI. Sejumlah parpol lain juga membuat iklan serupa.

"Semua tak hanya PSI yang beriklan. Datang ke Cawang itu Nasdem besar sekali iklan logonya. 'Nasdem partaiku Jokowi presidenku' itu logo besar lho," ujar Chandrasatia.

Sementara Chandrasatia mengaku terbuka dengan saran dan kritikan. Pihaknya juga melakukan polling yang dirilis setiap pekan.

"Kalau mau berikan masukan masuk ke web PSI setiap minggu kita akan rilis polling. Sudah sebulan jalannya polling, nanti kita share di website. Kita memberikan gagas terbaik kepada Jokowi, ada lintas partai, lintas ormas. Malah tak ada dari PSI," imbuhnya.

Dalam iklan yang dibuat PSI, terlihat tulisan 'Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo'. Dalam iklan ini, ditampilkan pula foto Jokowi, lambang partai PSI, nomor urut peserta pemilu PSI, serta nama dan foto calon cawapres dan calon menteri periode 2019-2024.

Baca juga: Diduga Kampanye di Luar Jadwal, PSI Dipanggil Bawaslu

(mea/mea)