Fenomena Kepala Daerah Korupsi tapi Dipilih Lagi Bikin KPK Heran

Jakarta - Kepala daerah yang pernah divonis dalam kasus korupsi terkadang masih bisa memenangkan hati rakyatnya sehingga kembali menjadi kepala daerah. Fenomena ini menjadi persoalan yang mengherankan KPK.

"Ada pula fenomena menarik, bahwa di negara ini, masyarakat tidak masalah jika gubernur atau wali kota terlibat korupsi, dan bahkan jika mereka sudah diumumkan sebagai tersangka. Ini adalah fenomena, paradoks yang harus kita atasi dengan kampanye intensif dan edukasi serta komitmen kuat untuk bekerja memberantas korupsi," kata penasihat KPK Mohammad Tsani Annafari dalam diskusi 'Evaluasi Capaian Indonesia atas Komitmen Antikorupsi Internasional', di Kedutaan Besar (Kedubes) Inggris, Jalan Patra Kuningan Raya, Jakarta Selatan, Rabu (2/5/2018).

Dalam diskusi itu, hadir pula Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik dan Dubes Denmark untuk Indonesia Rasmus Abilgaard Kristensen. Tsani kemudian menyinggung tentang tahun politik yang tidak menentu dan tidak bisa diprediksi apabila dikaitkan dengan urusan pemberantasan korupsi.

Baca juga: Komitmen Pemberantasan Korupsi Indonesia di Mata Dubes Inggris

"Dan dari sejarah KPK, kami menghadapi tantangan dalam kasus korupsi yang melibatkan sosok high profile dan juga yang mempunyai banyak uang. Yang seperti disampaikan Mr Moazzam tadi, tidak semua orang di sini senang dengan pemberantasan korupsi yang diinisiasi KPK," kata Tsani.

Untuk itu, Tsani meminta publik selalu menjaga transparansi dan kinerja KPK. Dia berharap KPK tidak mengkhianati kepercayaan publik dalam memberantas korupsi.

"Tidak mungkin bagi kami bebas dari korupsi, jadi kami butuh kritik massa untuk membantu memenangkan perang antikorupsi," tutur Tsani. (dhn/dhn)