Ketua PDIP: Rini Harus Klarifikasi Pembicaraan dengan Dirut PLN

Jakarta - Rekaman percakapan Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Direktur Utama PLN Sofyan Basir yang diduga soal proyek menuai kontroversi. Rini diminta untuk tampil langsung memberikan klarifikasi.

"Kami menilai kultur BUMN belum berubah. Masih saja jadi ajang kongkalikong, pat-pat gulipat, persekongkolan dan konspirasi kepentingan sempit. Menjadikan BUMN sebagai instrumen negara yang efektif sungguh merupakan pekerjaan berat," ungkap Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno dalam perbincangan, Sabtu (28/4/2018).

Anggota Komisi XI DPR itu meminta Rini mengklarifikasi soal isi pembicaraannya dengan Dirut PLN. Dengan demikian, kata Hendrawan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa mengevaluasi mengenai kinerja menterinya.

Baca juga: Elite PDIP: Kecerobohan Rini Mengganggu Citra Jokowi

"Kami berharap substansi pembicaraan diklarifikasi dulu. Dari klarifikasi tersebut akan terukur seberapa berat atau parah siasat negatif yang sedang disiapkan dilakukan," kata Ketua DPP PDIP bidang ekonomi itu.

"Atas dasar itu Presiden juga punya ukuran yang objektif untuk menilai apa yang sedang terjadi," imbuh Hendrawan.

Menteri Rini juga diminta untuk memberi penjelasan langsung kepada Presiden Jokowi terkait isu ini. Sebab bila tidak dijelaskan, itu bisa berdampak negatif pada Kabinet Kerja Presiden Jokowi.

"Presiden tentu bisa langsung minta klarifikasi dari yang bersangkutan. Supaya tidak menimbulkan persepsi yang bukan-bukan. Supaya pembicaraan manajerial yang wajar dilakukan, dipisahkan dari niatan bagi-bagi rezeki, supaya aspek koordinasi dipisahkan dari sisi konspirasi bila memang ada atau terjadi," papar Hendrawan.

Baca juga: Dirut PLN Benarkan Percakapan Viralnya dengan Menteri Rini

Sebelumnya diberitakan, pembicaraan Menteri Rini dan Dirut PLN Sofyan Basir beredar. Dalam rekaman itu, Rini dan Sofyan membahas proyek terkait pembagian saham.

Kementerian BUMN sudah mengklarifikasi soal percakapan Rini dan Dirut PLN itu. Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro menyatakan tak ada pelanggaran dalam percakapan antara Rini dan Sofyan itu.

"Kami tegaskan kembali bahwa pembicaraan utuh tersebut isinya sejalan dengan tugas Menteri BUMN untuk memastikan bahwa seluruh BUMN dijalankan dengan dasar Good Corporate Governance (GCG)," kata Imam dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/04).

[Gambas:Video 20detik]

(elz/bar)