Ma'ruf Amin: Masih Ada Kelompok yang Tak Punya Komitmen Kebangsaan

Jakarta - Ketum MUI Ma'ruf Amin menyebut masih ada kelompok radikal di negara ini yang ingin mengganti kekerasan dengan intoleran. Kelompok tersebut tidak memiliki komitmen kebangsaan.

Hal ini disampaikan Ma'ruf Amin dalam diskusi terkait paham radikalisme dan intoleransi di DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (27/4/2018). Ma'ruf mengatakan penguatan kebangsaan dan menangkal radikalisme juga menjadi konsen dari MUI saat ini.

"Kebetulan temanya kan masalah penguatan kebangsaan dan juga menangkal radikalisme dan terorisme itu sejalan dengan tema kita di MUI maupun di NU, karena apa? Karena masih ada yang tidak punya komitmen kebangsaan," kata Ma'ruf Amin.

Menurutnya, dalam mengatasi paham radikalisme dan intoleransi, masyarakat Indonesia harus memiliki komitmen kebangsaan yang mengacu pada Pancasila dan UUD 1945. Ia pun menyebut masih ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang belum memiliki komitmen kebangsaan.

"Nah yang kedua itu adanya kelompok-kelompok yang masih punya paham radikal ingin mengganti dengan kekerasan dan intoleran, tidak toleran. Karena itu ini harus kita tangani dengan kontra radikalisme kemudian melalui deradikalisasi," ujarnya.

"Untuk kita satukan pendapat dan kita membangun keutuhan bangsa ini supaya tetap utuh melalui ukhuwah yang kita kembangkan yaitu ukhuwah Islamiah, persaudaraan sesama Islam dan ukhuwah persaudaraan sesama bangsa," imbuhnya.

Baca juga: PDIP Minta Masukan Ma'ruf Amin terkait Revisi UU Terorisme

Namun Ma'ruf mengungkapkan, kelompok yang tidak memiliki komitmen kebangsaan tersebut adalah kelompok terorisme. Ada juga kelompok yang tidak memecah belah bangsa namun belum memiliki komitmen kebangsaan.

"Masih ada kelompok-kelompok yang memang belum punya komitmen bukan memecah belah tapi belum punya komitmen kebangsaan dan ingin mengganti melalui cara-cara radikalisme dan terorisme. Itu saya kira sudah diketahui umum, ya kelompok teroris," ungkapnya.

Memasuki tahun politik, Ma'ruf meminta masyarakat untuk meminimalisir radikalisme melalui diskusi, dialog, hingga ceramah-ceramah umum. Ma'ruf menilai dengan cara itu masyarakat dapat mengurangi radikalisme dan intoleransi yang akan terjadi.

"Nah supaya itu (radikalisme dan intoleransi) tidak menyebar dan virusnya tidak kemana-mana, maka kita harus meminimalisir melalui kontradikalisme. Yang sudah terprovokasi kita deradikalisasi, saya kira melalui dialog-dialog kebangsaan, ceramah-ceramah, pertemuan-pertemuan dalam rangka menjaga keutuhan bangsa. Saya kira itu," tuturnya.

Senada dengan Ma'ruf Amin, Ketua Baitul Muslimin DPP PDIP Hamka Haq menyebut Pancasila sudah menjadi suatu kesepakatan bangsa Indonesia. "Pancasila itu merupakan kesepakatan bangsa, kesepakatan umat beragama, tokoh-tokoh beragama waktu itu. Ya kalau saya biasa memberi contoh pada waktu Nabi mau melaksanakan haji di Mekkah, mereka dihadang oleh kaum Quraisy. Lalu terjadilah proses perundingan," jelas Hamka.

"Perundingan itu awalnya terjadi keberatan oleh pihak Quraisy karena ada pembukaan di naskah perjanjian tulisan Bismillahirrahmanirraahim. Orang Quraisy keberatan karena tidak mengenal Bismillahirrahmanirraahim. Maka Rasul meminta sahabat mengganti ucapan itu dengan kalimat Bismikaallahumma dan diterima oleh Islam dan juga oleh Quraisy sehingga terjadilah perundingan itu," sambungnya. (nvl/nvl)