Soal Perintah Penetapan Tersangka Boediono, Ini Kata Ketua MA

Jakarta - Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali menegaskan praperadilan yang memerintahkan tersangka untuk eks Gubernur BI Boediono dkk melewati batas. Praperadilan tidak mengatur tentang perintah untuk penetapan tersangka.

"Itulah kesalahannya mestinya kalau hanya sekedar memerintahkan untuk melanjutkan itu oke-oke saja. Tetapi dia jangan mengatakan tersangkanya ini," kata Hatta Ali, di Gedung MA, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (26/4/2018).

Baca juga: Ketua MA: Hakim Praperadilan Boediono Didemosi karena Bersalah

Hatta menambahkan, kewenangan memerintahkan tersangka atau pun menetapkan tersangka dimiliki oleh penuntut umum. Untuk itu dia menganggap praperadilan ini tak sesuai dengan aturan yang ada.

"Sebab itu kewenangan dari penuntut umum. Ada istilah hak dominus litis, yaitu yang dipunyai oleh jaksa," ucapnya.

Menurut Hatta kasus Century memang sudah lama tak ada perkembangannya. Tetapi, bukan berarti hakim praperadilan bisa menunjuk orang jadi tersangka.

"Itu kan sudah 7 tahun tidak ada perkembangan, itu (memerintahkan untuk melakukan penyidikan lagi) boleh saja. Tapi jangan tunjuk orang bilang sebagai tersangka," ungkapnya.

Baca juga: MA Jelaskan Status Hakim yang Minta KPK Tersangkakan Boediono cs

Sebagaimana diketahui, MA mendemosi hakim Effendi ke Jambi karena dianggap salah alias tidak profesional dalam mengeluarkan putusan perkara Bank Century. Effendi dinilai melampaui kewenangan putusan tersangka yang seharusnya dilakukan oleh Jaksa.

Effendi merupakan hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Dia mengabulkan gugatan praperadilan Century yang memerintahkan penyidik untuk menetapkan eks Gubernur BI Boediono jadi tersangka.


(rvk/asp)