Elektabilitas Jokowi Naik di Survei Litbang Kompas, PKS: Aneh

Jakarta - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak percaya begitu saja elektabilitas Jokowi meningkat di Survei Litbang Kompas. PKS menyoroti berbagai kebijakan ekonomi Jokowi yang dinilai kurang tepat sasaran.

"Per hari ini nilai tukar rupiah bisa menembus di angka Rp 14.000, daya beli masyarakat semakin menurun, toko-toko retail banyak yang tutup, angka pengangguran semakin meningkat, tingkat angka pengangguran semakin meningkat, pembangunan infrastruktur belum mampu mendongkrak," ujar Wasekjen PKS Abdul Hakim kepada wartawan, Senin (23/4/2018).

Ketimpangan ekonomi lainnya yang turut disorot yakni serbuan TKA yang mengancam kesempatan kerja tenaga kerja dalam negeri. Jadi, PKS menilai merupakan anomali jika elektabilitas Jokowi makin naik.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Angka pertumbuhan lapangan kerja, serbuan tenaga kerja asing ilegal semakin mengancam kesempatan kerja pribumi. Telah terjadi keanehan dan anomali jika elektabilitas Jokowi semakin meningkat," cetus Hakim.

PKS memandang publik perlu mendapatkan informasi yang sesuai supaya tidak terhipnotis hasil survei semata. PKS sendiri tak terganggu soal elektabilitas Ketum Gerindra Prabowo Subianto menyentuh angka 14,1%.

"PKS tidak merasa terganggu dengan hasil survei tersebut dan terus melakukan penguataan koalisi dan kemitraan untuk maju bersama Gerindra mengusung capres dan cawapres baru di Pemilu 2019," papar Hakim.

Litbang Kompas merilis hasil survei terhadap elektabilitas bakal calon presiden 2019. Elektabilitas Jokowi naik, sementara Prabowo terus turun.

Elektabilitas Jokowi tercatat 55,9 persen. Angka tersebut meningkat dibanding survei 6 bulan lalu yang mencatat elektabilitas Jokowi masih 46,3 persen.

Kandidat capres lain yang disurvei adalah Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Elektabilitas Prabowo tercatat 14,1 persen. 6 Bulan lalu, elektabilitas Prabowo terekam 18,2 persen.

[Gambas:Video 20detik]

(dkp/tor)