Pakar Soal Vonis Praperadilan Century: Putusan Hakim itu Hukum

Jember - Hakim tunggal Effendi Mochtar memutuskan KPK harus meneruskan kasus Bank Century dengan menetapkan tersangka Boediono dkk. Pandangan ahli hukum pun terbelah menyikapinya. Namun hukum telah dibuat sehingga setiap orang diminta mematuhinya.

"Res judicata pro veritate habetur . Apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Perdebatan warga negara, bahkan ahli hukum adalah pendapat. Namun pemutusnya adalah hukum. Putusan hakim, harus dipandang sebagai benar dan berlaku sebagai hukum. Itulah konsekuensi kita sebagai bangsa memilih negara berdasarkan hukum," kata pakar hukum Prof Nurul Ghufron.

Hal itu disampaikan dalam diskusi 'Putusan Praperadilan Century Bagaimana KPK Harus Bersikap' yang diiselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskapsi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Jatim, Selasa (17/4/2018). Hadir dalam diskusi itu peneliti Pukat UGM Hifdzil Alim, Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama S Langkun dan Direktur Puskapsi Bayu Dwi Anggono.

"Kalau KPK tidak menjalankan hukum, berdasarkan Pasal 17 huruf c UU Nomor 30 /2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dipandang sebagai tindakan sewenang-wenang," papar guru besar di bidang pidana itu.

Baca juga: Tersangka Baru Century, KPK: Kalau Ada 2 Alat Bukti Pasti Lanjut

Menurut Nurul, putusan prapedilan di kasus itu telah berkekuatan hukum tetap.

"KPK selama ini dikenal sebagai organ Negara yang paling taat hukum, diharapkan tetap terdepan dalam memberi tauladan bukan saja secara kelembagaan tetapi juga kepada segenap warga dalam bernegara hukum," cetusnya.

Adapun menurut Hifdzil Alim, putusan pengadilan harus dihormati. Kasus Century harus dilihat dari sudut pandang penegakan hukum, bukan politik.

"Sepanjang alat bukti yang mengarah ke nama-nama di kasus Century telah lengkap, maka KPK harus menjalankan prosedur hukumnya. KPK tidak perlu berpikir politis, karena ia didesain untuk menegakkan hukum, bukan menegakkan politik," ujar Hifdzil. (asp/dkp)