Pemprov DKI Beri KTP ke 166 Warga di Kampung Akuarium

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara membuatkan kartu keluarga (KK) baru bagi warga yang tinggal di shelter Kampung Akuarium. (Pradita Utama/detikcom)

Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI memberikan KTP dan kartu keluarga (KK) kepada warga yang menghuni shelter di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara. Ada 166 warga yang diberi KTP.

"Kampung Akuarium kita sudah lakukan pelayanan dari sebulan yang lalu. Kita sudah lakukan ke sana pemberian kartu tanda penduduk 166 dan kartu keluarga 79 KK sebanyak shelter-shelter itu kita sudah berikan di blok A, B, dan C," kata Kepala Dinas Dukcapil DKI Edison Sianturi saat dihubungi, Selasa (17/4/2018).

Edison menuturkan KTP yang diberikan sesuai dengan rekomendasi ketua RT dan Lurah Penjaringan. Dia akan mengikuti arahan Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam memberikan surat kependudukan kepada warga.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Sudah tuntas itu, kita kalau ada pengembangan penataan lagi, kita beri lagi. Jadi kita sesuaikan dengan rekomendasi dari RT dan korwil yang ada di sana," sebutnya.

Edison tidak mengetahui secara detail warga yang diberi surat kependudukan tersebut. Namun, menurutnya, surat kependudukan diberikan sesuai dengan rekomendasi ketua RT setempat.

"Ya kami kan berdasarkan pengantar RT-nya, iya dong. Kalau nggak berdasar pengantar RT-nya, itu bisa aja terjadi kesalahan kan. Kalau sudah diberikan pengantar RT-nya dan hasil pendataan bersama dengan Pak Lurah," sebutnya.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana menata kembali status kependudukan warga terdampak penggusuran. Kampung Akuarium dan Cikunir akan menjadi prioritas utama.

"Ini sudah menjadi komitmen dengan membentuk tim kecil. Nantinya akan bersama-sama membereskan 16 kampung yang termasuk dalam jaringan rakyat miskin kota (JRMK)," kata Anies di Balai Kota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakpus, Rabu (1/11/2017).

Anies menjelaskan Pemprov akan berkolaborasi dengan warga serta pegiat JRMK. Dia juga akan menginstruksikan Wali Kota dan jajarannya untuk membereskan status kependudukan warga terdampak penggusuran.

"Yang paling urgen, kita akan bangun shelter untuk warga yang tinggal di sana. Kemudian membereskan status kependudukan akibat penggusuran kemarin kita kembalikan, kita bereskan," jelasnya. (fdu/idh)