Keraton Solo Pertanyakan Pengundang Investor dan Raja Nusantara

Solo - Setelah bubar, Lembaga Dewan Adat Keraton Kasunanan Surakarta membentuk Yayasan Istana Mataram (YIM). Hari ini yayasan itu mengumpulkan investor dan raja-raja se-Nusantara. Pihak Keraton Surakarta mempertanyakan kapasitas lembaga tersebut menggelar acara.

Selaku inisiator, KPH Eddy Wirabhumi, mengatakan YIM merupakan sebuah gerakan perekonomian yang berbasis budaya dan pariwisata. Dia menegaskan YIM tidak ada hubungan struktural dengan Keraton Kasunanan Surakarta.

"Ini gerakan baru, wadah orang-orang berdarah Mataram. Spiritnya menyatukan semua, kalau berkenan, semua trah Mataram, kemudian mengajak kerajaan se-nusantara untuk membangun perekonomian bangsa," kata Eddy di sela-sela acara kirab budaya, Jumat (13/4/2018).

Hari ini, YIM bersama Forum Komunikasi dan Informasi Keraton Nusantara (FKIKN) menggelar kirab budaya yang diikuti 32 kerajaan Nusantara. Selain itu, mereka mengundang investor dari 29 negara, seperti Jerman, Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Filipina dan Vanuatu untuk mengikuti kirab kereta kuda.

Peserta kirab raja Nusantara di Solo. (Foto: Bayu Ardi Isnanto/detikcom)

Kerajaan yang terlibat antara lain Ternate, Tidore, Aceh, Luwu, Bali dan Madura. Mereka berangkat dari Hotel Royal Heritage, Solo, melintasi Masjid Agung Surakarta, Pasar Klewer, menuju titik akhir di Wisma Boga, Sukoharjo.

"Acara intinya besok kita duduk dalam forum New Era of Economic Culture and Tourism Programmes. Para investor ini datang sudah dengan komitmen berinvestasi. Mereka sudah agreement, walaupun masih tahap awal," ujarnya.

Terpisah, kuasa hukum Susuhan Paku Buwono XIII selaku raja Keraton Kasunanan Surakarta, Ferry Firman Nurwahyu Pradotodiningrat, mempertanyakan keabsahan acara yang melibatkan FKIKN itu.

"Lalu atas nama apa? Itu kan forum (FKIKN). Seharusnya raja yang mewakili, kecuali mereka dapat mandat dari raja," kata Ferry.

Saat ini dia mengaku belum akan mempermasalahkan hal tersebut. Namun dia mewanti-wanti kepada pihak manapun agar tidak menggunakan nama Keraton Kasunanan Surakarta tanpa izin raja.

"Saya wanti-wanti, yang sah di keraton itu Sinuhun (raja). Dasar hukumnya banyak, jelas Sinuhun satu-satunya pemimpin keraton. Masalah ini nanti ada waktunya kita selesaikan itu," tutupnya. (mbr/mbr)