Soal Kebijakan Populis Jokowi, PKS: Kampanye Pakai Anggaran Negara

Jakarta - PKS menilai Presiden Joko Widodo merancang kebijakan populis atau yang menyenangkan orang, demi kesuksesan di Pilpres 2019. PKS mengkritisinya.

"Ini memang populis," kata senior PKS yang duduk di Komisi Bidang Keuangan DPR, Refrizal kepada detikcom, Kamis (12/4/2018).

Refrizal mengaku merasakan perubahan kebijakan Jokowi yang semula cenderung menguatkan sektor infrastruktur, namun jelang 2019 berubah cenderung ke arah penguatan bantuan sosial. Hal ini dia ketahui saat mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Sumatera Barat beberapa waktu lalu.

Baca juga: Gerindra: Jokowi Bikin Kebijakan Populis Demi Kalahkan Prabowo

"Arahnya memang ke Bansos dan (untuk) infrastruktur dikurangi," ujar anggota Komisi XI itu.

Ada pula kebijakan populis pemerintahan Jokowi untuk tidak menaikkan harga solar dan premium hingga 2019. Sumber dana untuk menekan harga solar dan premium hingga 2019 belum pasti. Refrizal pun khawatir, Pertamina sebagai BUMN malah menjadi terbebani.

"Pertamina tak boleh menanggung beban. Dia boleh menyalurkan, tapi beban harga murah tidak boleh ditanggung Pertamina, melainkan harus melalui subsidi. Sedangkan bila dari APBN, pemerintah belum mengajukan," tuturnya.

Bilapun mengambil dana dari APBN demi pelayanan publik, pos anggarannya disebut Refrizal tak akan mencukupi sebagaimana yang diinginkan Jokowi. Padahal BUMN tidak boleh dirugikan.

"Jangan Pak Jokowi demi popularitas membebani salah satu BUMN. Ujungnya secara tidak langsung membebani negara," kata Refrizal mewanti-wanti.

Baca juga: Kebijakan Jokowi Kian Populis, PAN Singgung Program Raskin SBY

Memang populisme adalah sah selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak merugikan negara. Namun Refrizal juga melihat, arah populisme Jokowi belakangan ini bertujuan untuk kemenangan di Pilpres 2019.

"Ya nggak boleh. Itu namanya kampanye menggunakan anggaran negara. Jangan memanfaatkan posisi sebagai Presiden," tandas Refrizal.

Sebelumnya diberitakan, Partai Gerindra menuding Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan populis untuk mendongkrak elektabilitas jelang Pilpres 2019. Gerindra menuding itu dilakukan Jokowi untuk mengalahkan sang ketum, Prabowo Subianto yang juga akan maju sebagai capres.

"Hasil survei beliau (Jokowi) stagnan di angka 40 persen. Mendekati pemilu kemudian dia mengambil kebijakan populis," ungkap Wasekjen Gerindra Andre Rosiade kepada wartawan, Kamis (12/4).

"Ditambah lagi beliau akan menghadapi rematch dengan Pak Prabowo yang dia tahu sulit ditaklukkan. Jadi sangat wajar Pak Jokowi mengambil kebijakan itu," sambungnya. (dnu/elz)