Buya Syafii Kritik Pejabat yang Tak Paham Masalah Sosial Bangsa

Yogyakarta - Mantan Ketum PP Muhammadiyah, Buya Syafii Maarif menyoroti masih adanya pejabat publik baik menteri ataupun anggota DPR yang tak paham permasalahan sosial bangsa. Padahal persoalan ketimpangan ekonomi dan persoalan sosial lainnya masih menghantui masyarakat.

"Tidak banyak menteri, (anggota) DPR dan politisi yang paham dengan kondisi ini. Pembangunan yang tidak merata menyebabkan ketimpangan pada daerah yang berada jauh dari hingar-bingar cepatnya perputaran ekonomi," kata Syafii seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikcom dari humas Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Senin (9/4/2018).

"Sebagai contoh, Papua menjadi daerah yang menduduki peringkat pertama tingkat kemiskinan. Sedangkan DKI Jakarta menempati posisi paling buncit," lanjutnya.

Hal tersebut disampaikan Syafii saat menjadi pemateri kuliah pakar yang diselenggarakan Program Doktor Politik Islam-Ilmu Politik, Megister Ilmu Pemerintahan, Megister Hubungan Internasional dan Ahmad Syafi'I Ma'arif (ASM) School of Political Thought and Humanity UMY.

Kuliah pakar tersebut berlangsung di Ruang Sidang Direktur Pascasarjana UMY, Senin (9/4).

Selain Syafii, pemateri lainnya yakni Rektor Universitas Cendrawasih Papua Apolo Safano. Dengan tema pokok yang dibahas yakni permasalahan sosial di Indonesia.

Menurut Syafii, sila kelima Pancasila yakni 'keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia' kerap menjadi dilema karena tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sementara para politisi di negeri ini seakan tak berpedoman ke Pancasila dalam mengatasi masalah yang muncul.

Rektor Universitas Cendrawasih, Apolo Safano menambahkan upaya pemerintah mengatasi ketimpangan sosial ekonomi dengan bantuan dana desa saja tidak cukup. Menurutnya, rendahnya kualitas SDM menyebabkan bantuan tersebut kurang maksimal.

"Di sana (Papua), begitu dapat dana kampung dari pemerintah, pejabat kampung langsung pergi. Alasannya pergi ke kota untuk beli keperluan desa, tapi satu tahun tidak balik-balik, sehingga dana itu tidak dapat dirasakan oleh rakyatnya," sebutnya.

Selanjutnya, sifat konsumtif warga Papua, menurutnya menyebabkan dana yang diberikan pemerintah cepat habis. Oleh sebab itu, menurut Apolo dari pada pemerintah menelurkan kebijakan yang kurang pas lebih baik pejabatnya mengambil kebijakan yang berpedoman dari pancasila. (sip/sip)