BPBD Sebut Banten Harusnya Punya 5 Shelter Tsunami

Serang - Di seluruh Banten hanya ada dua hunian darurat atau shelter perlindungan tsunami. Yaitu di Wanasalam Kabupaten Lebak dan di Labuan Pandeglang yang pembangunannya tersangkut kasus korupsi.

Dengan perairan pantai selatan yang menghadap ke Samudera Hindia di Pandeglang dan garis pantai yang panjang, idealnya shelter di Banten bukan hanya ada dua. Tapi juga ada di pesisir Bayah di Lebak, Anyer di Serang, dan Panimbang di Pandeglang.

Apalagi, ada prediksi tsunami setinggi 57 meter di Pandeglang oleh peneliti Balai Pengkajian Dinamika Pantai Badan Pengkajian dan Penerapan Tekhnologi (BPPT).

"Di Banten yang mendesak butuh di Bayah, Anyer, dan Panimbang. Yang eksisting sekarang hanya ada dua," kata Kepala BPBD Banten Sumawijaya saat berbincang dengan detikcom, Serang, Kamis (5/4/2018).

Ia mengatakan, saat ini ada tanah yang tersedia untuk pembangunan shelter yaitu di Bayah dan Anyer. Tapi, pembangunan itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui kementerian.

"Mudah-mudahan Komisi VIII bisa menyampaikan ke Kementerian PU terutama BNPB supaya bisa dibangun," katanya.

Terkait kebutuhan shelter ini juga sudah disampaikan baik kepada gubernur maupun saat ada kunjungan dari DPR Komisi VIII.

Pengelolaan shelter di Labuan dan Wanasalam menurutnya menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Secara konstruksi, shelter juga harus bisa mengantisipasi goyangan ketika terjadi tsunami.

Pembangunan shelter khususnya di Labuan rupanya saat ini tersangkut kasus dugaan korupsi. Pembangunan Rp 18 miliar untuk evakuasi warga tersebut dinilai gagal total. Menurut Kasubdit 2 Ditreskrimsus Polda Banten Kompol Djafar N Hamzah penyelidikan kasus ini dimulai dari tahun 2016. Ada tiga tersangka yaitu Direktur PT Tidak Sejahtera Takwin Ali Muchtar, manajer project Wiyarso Joko Pranolo, dan terakhir PPK dari Kementerian Pekerjaan Umum Ahmad Gunawan.

"Kasus ini sekarang sudah proses ke pengadilan. Itu sudah dalam proses tahap persidangan," kata Djafar kepada detikcom. (bri/asp)