KPK Ingatkan Ketua MK yang 7 Tahun Tak Lapor LHKPN

Jakarta - KPK mengingatkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru, Anwar Usman, serta wakilnya, Aswanto, melaporkan harta kekayaannya. Anwar diketahui terakhir kali menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 7 tahun lalu.

"Sesuai UU 28/1999, maka tentu PN (penyelenggara negara) yang baru dilantik wajib melaporkan kekayaannya. KPK akan menerima pelaporan tersebut. Agar lebih mudah, pelaporan juga dapat dilakukan melalui e-LHKPN. Jika membutuhkan petunjuk dalam pengisian, dapat kami bantu," ujar Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dimintai konfirmasi, Senin (2/4/2018).

Baca juga: Jadi Ketua MK, Anwar Usman Lapor LHKPN 7 Tahun Lalu

Di samping itu, Febri menyebut KPK menaruh harapan pada terpilihnya Anwar dan Aswanto. Keduanya diharapkan membawa semangat lebih kuat dalam pemberantasan korupsi.

"Kami ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua dan Wakil Ketua MK yg baru. Diharapkan ada semangat yang jauh lebih kuat untuk pemberantasan korupsi," tuturnya.

Baca juga: Anwar Usman, Mantan Guru dan Pemain Film yang Jadi Ketua MK

Dari aplikasi LHKPN, diketahui Anwar melapor pada 18 Maret 2011. Harta kekayaannya saat itu sejumlah Rp 3,9 miliar, yang terdiri dari tanah dan bangunan, 5 kendaraan bermotor, investasi surat berharga, giro, serta piutang.

Anwar adalah hakim konstitusi utusan Mahkamah Agung (MA) pertama yang menjabat kursi Ketua MK. Dia menggantikan Ketua MK sebelumnya, Arief Hidayat, dan akan menjabat hingga 2020. (nif/dhn)