Anies Targetkan 7% Pertumbuhan Ekonomi, Hanura: Tak Realistis

Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mencapai 7 persen pada 2022. Partai Hanura mengatakan target tersebut tidak realistis.

"Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan mencapai angka 7 persen pada tahun 2022 adalah sebuah upaya capaian yang perlu kami apresiasi. Akan tetapi, kami melihat bahwa proyeksi untuk angka 7 persen adalah sesuatu yang tidak realistis," kata anggota Fraksi Hanura Syarifuddin dalam rapat paripurna di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).

Syarifuddin menyebutkan target pertumbuhan ekonomi nasional diprediksi hanya 6,2 persen pada 2022. Karena itu, dia ingin Anies lebih realistis dalam memberikan perencanaan.

Baca juga: Anies Kejar Pertumbuhan Ekonomi Jakarta 7% di 2022

"Oleh karena itu, kami meminta agar eksekutif membuat angka pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang dengan menggunakan angka capaian yang realistis," terangnya.

Target Anies bahwa APBD DKI Jakarta pada 2022 mencapai Rp 115,16 triliun, menurut Syarifuddin, juga tidak rasional. Dia meminta Pemprov DKI memperbaiki sumber daya manusia (SDM) di bidang perpajakan sebelum menentukan target tersebut.

"Harus ditingkatkan sumber daya manusia pegawai pengelolaan pajak melalui pelatihan dan pendidikan," sebutnya.

Baca juga: Anies Targetkan Pendapatan Pajak Kendaraan Rp 8 T Tahun Ini

Sebelumnya, Anies menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 7 persen pada 2022. Anies menyiapkan beberapa strategi untuk mencapai target tersebut.

"Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mencapai angka 7 persen pada tahun 2022 dan terkendalinya laju inflasi pada kisaran angka 3,4 persen pada tahun 2022," kata Anies dalam laporan rancangan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) di gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (28/3).

Anies menuturkan pertumbuhan ekonomi tersebut dapat diraih dengan meningkatkan penyerapan anggaran di DKI Jakarta. Dia menargetkan penyerapan anggaran mencapai lebih dari 90 persen.

"Asumsi penyerapan belanja daerah rata-rata per tahun berkisar antara 93,68 sampai dengan 96,31 persen. Yang didukung oleh mekanisme pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien serta sistem monitoring evaluasi yang memadai," jelasnya. (fdu/hri)