Pemuda Muhammadiyah Kritik Seleksi Deputi Penindakan KPK

Jakarta - Proses seleksi Deputi Penindakan KPK memasuki tahap akhir. Proses seleksi yang dinilai tertutup dikritik.

"Seleksi di KPK menyisakan loyalitas ganda dan merusak independensi KPK. Proses seleksi sejak awal sudah tidak terbuka, menurut saya. Bila terbuka, tentu tidak dibatasi hanya dari Kepolisian dan Kejaksaan, namun membuka proses pendaftaran untuk masyarakat umum yang memiliki keahlian khusus, bukan hanya dari dua instansi hukum tersebut, apa motifnya membatasi seperti itu?" kata Ketum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak kepada wartawan, Selasa (27/3/2018).

Baca juga: Kapolda NTB dan 2 Jaksa Sudah Tes Wawancara Calon Deputi KPK

Sejak dulu, kata Dahnil, proses seleksi dibuka untuk umum. Jika hanya dibatasi dari Polri dan Kejaksaan, Dahnil meyakini masalah di lingkup internal KPK akan terus berlanjut.

"Lembaga independen dari eksternal tidak punya makna apa-apa bila 'raw material' atau input calon-calonnya sudah dibatasi dari kedua instansi tersebut, yang selama ini menjadi masalah serius di internal KPK terkait dengan perilaku loyalitas ganda terhadap instansi asal, yang berdampak pada terganggunya kinerja dan independensi KPK sebagai penegak hukum yang menangani korupsi," ulas Dahnil.

Baca juga: Jabatan Aris Budiman di Polri sedang Digodok Wanjakti

Dahnil mengusulkan agar yang terpilih menjadi pejabat di KPK mundur dari institusi asalnya. Dia yakin masalah loyalitas ganda yang selama ini jadi biang kerok masalah internal di KPK bisa dikurangi jika para penggawa KPK sudah lepas dari institusi asalnya.

"Melalui komitmen agar para pejabat dan penyidik KPK yang dipilih tersebut siap pensiun atau mengundurkan dari institusi asalnya dan siap berkhidmat total menjadi pegawai KPK RI," pungkas Dahnil. (tor/fjp)