PPP Tolak Interpelasi Anies: Hanya Bikin Gaduh!

Jakarta - PPP memandang wacana pengguliran hak interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, buntut rekomendasi Ombudsman RI soal penataan Tanah Abang, kurang mendesak. Mereka menolak mengikuti usul interpelasi terhadap Anies dan pasangannya, Wagub DKI Sandiaga Uno.

Hal tersebut disampaikan melalui surat resmi F-PPP DKI Jakarta. PPP DKI meminta jajarannya di DPRD DKI untuk mendalami hasil rekomendasi Ombudsman RI (ORI) perwakilan Jakarta Raya dengan menginisiasi rapat kerja dan unit kerja terkait sesuai dengan tupoksi komisi masing-masing sesuai dengan waktu yang telah ditentukan ORI, yakni 60 hari.

Dalam rentang waktu tersebut, PPP juga meminta kepada Fraksi PPP DPRD DKI untuk mengonsolidasi pandangan yang sama dengan fraksi lain dalam penyelesaian polemik penataan kawasan Tanah Abang. PPP juga menyatakan tidak akan mengikuti wacana interpelasi kepada Pemprov DKI yang diusulkan oleh Fraksi NasDem.

"PPP DKI Jakarta berpendapat langkah-langkah di atas adalah yang terbaik untuk dilakukan saat ini dan menginstruksikan F-PPP DPRD DKI Jakarta untuk tidak menanggapi wacana interpelasi yang digulirkan beberapa pihak, karena berpotensi menciptakan kegaduhan baru dan tidak menyelesaikan masalah yang dibutuhkan oleh masyarakat DKI Jakarta," demikian keterangan resmi PPP DKI dalam pernyataan yang diteken oleh Ketua DPW DKI Abdul Aziz dan Sekretaris Ichwan Zayadih.

Baca juga: Anies-Sandi Digoyang Interpelasi

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan Waketum DPP PPP Arwani Thomafi. Pihaknya tak ingin mengikuti wacana interpelasi terhadap Anies-Sandi.

"PPP tidak tertarik untuk interpelasi, hanya akan bikin gaduh saja nantinya," kata Arwani kepada wartawan, Selasa (27/3/2018).

"Tidak ada hal yang urgen untuk dilakukan interpelasi," tegas dia.

Ombudsman menyatakan penataan pedagang kaki lima (PKL) di Jl Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyalahi aturan (maladministrasi). Mereka menyatakan penataan PKL Tanah Abang perlu ditata ulang.

Baca juga: Sandiaga soal Rekomendasi Ombudsman: Kami akan Pelajari

Evaluasi total penataan ulang Jalan Jatibaru Raya adalah saran Ombudsman yang pertama. Saran kedua, Pemprov DKI perlu segera melakukan masa penyesuaian kebijakan soal Jalan Jatibaru Raya selama 60 hari.

Menurut Arwani, Anies harus diberikan kesempatan dalam memimpin Jakarta. Dia menegaskan interpelasi kepada Anies kurang tepat jika dilakukan saat ini.

"Beri kesempatan Gubernur Anies untuk bekerja," pinta Arwani. (elz/tor)