Soal Tanah Abang, Gerindra: Ombudsman Suka Standar Ganda

Jakarta - Ombudsman menyatakan penempatan PKL di Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, Jakarta Pusat, melawan hukum. Gerindra menilai pernyataan Ombudsman itu tak tepat jika ditujukan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Saya bilang kurang tepat. Karena itu bukan domainnya. Kemudian kedua, Ombudsman suka berstandar ganda," kata Waketum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Selasa (27/3/2018).

Baca juga: Anies-Sandi Menjawab Goyangan Ombudsman

Wacana hak interpelasi yang digaungkan Fraksi NasDem DPRD DKI pun disebut Dasco tak berdasar. Sebab, menurut Dasco saat ini Anies tengah berusaha mencari jalan keluar terbaik soal penataan kawasan Tanah Abang.

"Sebagai partai pengusung, bahwa tidak ada hal-hal yang mendesak untuk dilakukan interpelasi," ucap anggota Komisi III DPR itu.

"Namanya juga gubernur sedang mencari formula untuk kebijakan yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Selain itu dia juga tertibkan. Diikuti dengan pengalihan jalan misal," imbuh Dasco.

Baca juga: Anies-Sandi Digoyang Interpelasi

Wacana interpelasi atas Anies dan Wagub DKI Sandiaga Uno memang bergulir di partai-partai tingkat Jakarta. Wacana interpelasi ini bermula dari laporan akhir Ombudsman yang menyatakan kebijakan penataan Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang, melawan hukum.

Jabatan Anies sebagai gubernur terancam bila laporan Ombudsman diabaikan. Lantas sejumlah partai di DPRD DKI mulai membicarakan penggunaan hak interpelasi atas Anies. (tsa/tor)