Jaksa Agung: Parpol yang Terima Uang Korupsi Bisa Dipidana

Jakarta - Jaksa Agung Prasetyo mengatakan partai politik yang terbukti menerima uang dari hasil kejahatan seperti penggelapan, korupsi dan lain-lain dapat di proses hukum. Menurutnya hal itu diatur di UU Parpol.

"Kalau UU Parpol kalau terbukti menerima aliran dana dari kejahatan bisa dipidanakan. Ini kan harus dibuktikan," kata Prasetyo, di kantornya, Jl Sultan Hasanuddin, Kejaksaan Agung, Jumat (23/3/2018).

Ia mencontohkan Setya Novanto pada persidangan kasus proyek e-KTP yang menyebut ada sejumlah oknum parpol menerima uang. Menurutnya jika terbukti uang yang diterima mengalir ke partai dapat dilakukan proses hukum.

"Yang baru disebutkan kemarin kan baru oknum-oknumnya, orang-orangnya bukan partainya. Kalau terbukti partainya menerima uang hasil kejahatan tentunya ada tindakan hukumnya," kata Prasetyo.

Mengenai sanksi pembubaran parpol yang terima dana dari korupsi, Prasetyo mengatakan bisa-bisa saja jika diatur UU.

"Bisa saja kalau UU-ya mengatakan begitu (bubarkan parpol). Kalau terbukti masuk ke partai ya pasti akan ditindakan hukummya," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Setya Novanto mengakui aliran uang korupsi proyek e-KTP juga mengalir ke Rapimnas Golkar sebesar Rp 5 miliar. Novanto menyebut uang itu berasal dari keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo.

"Saudara semalam kan dikonfrontir dengan Irvanto, ada tanya nggak, uang Rp 5 miliar itu dikasih ke siapa?" tanya hakim pada Novanto ketika menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Kamis (22/3/2018).

"Rp 5 miliar itu untuk rapimnas, yang mulia," jawab Novanto.

Novanto pun mengaku sudah mengembalikan uang itu ke KPK. Novanto merasa ponakannya tidak akan mampu mengembalikan sehingga digantikan olehnya.



(yld/rvk)