Kiprah Politik Para Mantan Panglima TNI

Ilustrasi prajurit TNI. Foto: Hasan Alhabshy

Jakarta - Mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo sudah melakukan lobi-lobi dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Padahal Gatot saat ini masih merupakan Jenderal TNI aktif meski sudah bukan lagi Panglima.

Gatot akan segera pensiun akhir bulan ini. Dia pun sempat ditawari Prabowo untuk bergabung dengan Gerindra.

Jenderal Gatot Nurmantyo saat blak-blakan di kantor detikcom. Foto: Rachman Haryanto.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Memang ada kata-kata setelah pensiun mau bergabung atau tidak, terbuka peluang," kata Gatot dalam acara Blak-blakan detikcom di gedung Transmedia, Jakarta Selatan, Kamis (22/3/2018).

Gatot agaknya akan terjun ke dunia politik setelah tak lagi jadi prajurit TNI aktif. Tapi belum dipastikan ke mana dia bakal menjatuhkan pilihan.

Purna tugas dari posisi Panglima TNI rupanya cukup erat hubungannya dengan politik praktis. Mantan Panglima TNI pun banyak yang kemudian menempati jabatan di pemerintahan.

Jabatan Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) baru ada setelah Presiden kedua RI Soeharto lengser. Sebelumnya jabatan setingkat ini disebut Panglima ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) atau sering disebut Pangab. Jabatan ini juga merangkap sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam). ABRI merupakan gabungan dari TNI dan Polri.

Soeharto sempat merangkap sebagai Panglima ABRI saat menjadi Presiden RI hingga tahun 1973. Setelah lepas dari jabatan Panglima ABRI, Soeharto membuat UU politik sehingga hanya ada 2 partai politik (PDI dan PPP) dan 1 Golongan Karya (Golkar) yang boleh mengikuti Pemilu. Soeharto sendiri berada di dalam Golkar sampai lengser di tahun 1998 atau 32 tahun menjadi Presiden RI.

Soeharto pada tahun 1957. Foto: Sudrajat/detikcom, repro dari buku Pak Harto untuk Indonesia

Soeharto memang tak pernah tercatat menjadi Ketua Umum Golkar ketika terpilih menjadi Presiden RI. Namun Golkar selalu mendapat suara terbanyak dalam Pemilu dan Presiden RI dipilih dalam sidang MPR.

Pada tahun 1973 sampai 1978, posisi Panglima ABRI dijabat oleh Jenderal Maraden Panggabean. Dia aktif menjadi anggota Dewan Pembina Golkar selama menjadi Panglima ABRI. Hingga akhirnya pada tahun 1979, Maraden menjabat sebagai Ketua Presidium Harian Dewan Pembina Golkar.

"Pada tahun 1983 saya dipercayai menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Ketua Dewan Tanda-tanda Kehormatan RI yang kemudian dilanjutkan lagi dengan menjadi Ketua DPA untuk masa bakti kedua sejak tahun 1988," kata Maraden dalam buku biografinya, Berjuang dan Mengabdi, seperti dikutip detikcom, Jumat (23/3/2018).

Maraden digantikan oleh Jenderal M Jusuf sebagai Panglima ABRI 1978-1983. Sebelum jadi Panglima ABRI, Jusuf sudah menjadi Menteri Perindustrian sejak era Presiden Sukarno.

Saat menjadi Panglima, M Jusuf membuat program ABRI masuk desa. M Jusuf juga menjauhkan militer dengan politik. Pada Pemilu 1982, Golkar tak mendapat banyak suara dari keluarga militer. M Jusuf kemudian diangkat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menggantikan Umar Wirahadikusuma yang jadi Wakil Presiden RI.

Mantan Panglima ABRI berikutnya adalah Jenderal LB Moerdani yang menjabat pada 1983 sampai 1988. Moerdani mulanya disebut dekat dengan Soeharto. Namun hubungan mereka mulai renggang pada tahun 1988.

Soeharto mencopot Benny Moerdani dari jabatan Pangab setelah dia 'salah berkata' kepada Presiden terlama RI itu. Pencopotan Moerdani berdekatan dengan jadwal Sidang Umum MPR.

Jenderal LB Moerdani menghadap Presiden Soeharto. Foto: (Foto: Repro buku Menyaksikan 30 Tahun Pemerintahan Otoriter Soeharto, karya Salim Said)

Moerdani kemudian digantikan oleh Jenderal Try Sutrisno yang menjabat pada 1988 sampai 1993. Try lalu terpilih menjadi Wakil Presiden RI dalam Sidang Umum MPR tahun 1993. Try dicalonkan oleh Fraksi ABRI kala itu. PDI dan PPP langsung setuju, padahal Soeharto dan Golkar belum.

Kini Try Sutrisno aktif sebagai Dewan Penasehat Partai Karya Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Try juga saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Try Sutrisno dalam sebuah acara PKPI. Foto: Try Sutrisno dalam acara silaturahmi kader PKPI (Seysha Desnikia/detikcom)

Try Sutrisno digantikan oleh Jenderal Edi Sudradjat yang hanya menjabat pada Februari - Mei 1993. Edi kemudian ikut mendirikan PKPI pada 1999. Dia menjabat sebagai Ketua Umum pertama PKPI.

Edi Sudradjat digantikan oleh Jenderal Feisal Tanjung. Namun Feisal Tanjung tak lantas terjun ke politik praktis setelah purna tugas. Feisal sempat menjabat sebagai Menko Polhukam pada kurun 1998-1999.

Feisal Tanjung digantikan oleh Jenderal Wiranto sebagai Menhankam/Pangab pada tahun 1998. Wiranto kemudian menjadi Menko Polhukam pada tahun 1999 di era Presiden ke-3 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Wiranto memenangi konvensi capres Partai Golkar pada tahun 2004. Setelah Pemilu 2004, Wiranto mendirikan Partai Hanura dan menjadi ketua umum. Kini Wiranto menjadi Menko Polhukam di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi. Meski sudah tidak lagi jadi Ketum Hanura, Wiranto masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Hanura.

Menko Polhukam Wiranto yang pernah menjabat sebagai Menhankam/Pangab pada 1998. Foto: Rengga Sancaya

Sejak tahun 1999, penyebutan Panglima ABRI diganti dengan Panglima TNI. Presiden Gus Dur saat itu menunjuk Laksamana Widodo AS sebagai Panglima TNI hingga tahun 2002. Untuk kali pertama jabatan Panglima dijabat dari Angkatan Laut.

Meski tak tercatat menjadi anggota partai politik, Widodo AS tetap berkiprah dalam pemerintahan. Dia dipilih oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menjadi Menko Polhukam pada tahun 2004 hingga 2009.

Jabatan Panglima TNI berikutnya dijabat oleh Jenderal Endriartono Sutarto pada 2002 hingga 2006. Endriartono bergabung dengan Partai Nasional Demokrat (Nasdem) pada tahun 2009. Pada tahun 2014, Endriartono Sutarto jadi salah satu peserta konvensi capres Partai Demokrat.

Marsekal Djoko Suyanto lalu menjadi Panglima TNI pada 2006 hingga 2007. Pada tahun 2009, Djoko Suyanto dipilih Presiden SBY untuk jadi Menko Polhukam. Meski dekat dengan SBY, namun Djoko tak bergabung dengan Partai Demokrat.

Djoko Suyanto saat masih menjabat sebagai Menko Polhukam. Foto: Agung Pambudhy

Jenderal Djoko Santoso kemudian menjadi Panglima TNI pada tahun 2007 hingga 2010. Selepas jabatannya, Djoko Santoso memang tak masuk ke partai politik, tetapi dia kerap muncul dalam peristiwa politik.

Djoko Santoso mendirikan Gerakan Nasional ASA (Adil, Sejahtera, Aman) pada 2013. Di Pilpres 2014, dia juga memberikan dukungan untuk Prabowo Subianto. Terakhir, Djoko Santoso menjadi Ketua Dewan Pengaran Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilgub DKI 2017.

Djoko Santoso yang menjadi Ketua Dewan Pengarah Tim Pemenangan Anies-Sandi. Foto: Noval Dhwinuari Antony/detikcom

Laksamana Agus Suhartono menjabat sebagai Panglima TNI pada 2010-2013. Selepas karier militernya, Agus agaknya tak terjun ke politik praktis.

Panglima TNI selanjutnya adalah Jenderal Moeldoko (2013-2015). Setelah purna tugas, Moeldoko ikut Partai Hanura dan menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina. Kini dia duduk di kabinet sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Moeldoko saat berbincang dengan detikcom di Kantor Staf Presiden. Foto: Rengga Sancaya