Bawaslu: 6 Juta Orang Belum Berhak Nyoblos, Kampanye Bisa Percuma

Jakarta - Anggota KPU RI Ilham Saputra menyebutkan ada lebih dari 6 juta penduduk yang tidak terdata di daftar pemilih sementara (DPS). Penduduk tersebut tidak terdata karena tidak memiliki KTP elektronik.

"Saat ini kami juga sudah menetapkan daftar pemilih sementara untuk Pilkada, jadi ada sekitar 6 juta lebih penduduk yang tidak terdaftar di TPS dan dipastikan tidak mempunyai e-KTP," ujar Ilham Saputra saat memberikan materi di Rakernas Partai Golkar, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

Baca juga: 18.847 Pemilih Pemula di Wonosobo Belum Rekam e-KTP

Padahal, Undang-Undang No.10 tahun 2016 tentang Pilkada mengatakan,bahwa yang berhak memilih adalah pemilih yang memiliki e-KTP atau bisa dipastikan dengan surat keterangan (suket) perekaman e-KTP.

"Menurut Kemendagri 2,1 juta diantaranya adalah pemilih pemula yang belum punya KTP. Padahal menurut catatan, pemilih pemula Itu ada 10 juta sekian di seluruh Indonesia. Nah ini yang menjadi masalah di hari H nanti pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang," paparnya.

Anggota Komisioner Bawaslu Afifudin membenarkan pernyataan KPU tersebut. Identifikasi Bawaslu, ada 6,7 juta penduduk yang belum memiliki e-KTP.

Baca juga: 6,7 Juta Orang Terancam Tak Bisa Nyoblos, Mendagri: Pakai Suket

"Kami sudah sampaikan ke KPU juga beberapa catatan. Di daerah yang ada orang yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah kan mendadak menjadi pemilih. Nah itu kita juga sudah catat daerah yang tertinggi dengan usia di bawah 17 tahun sudah menikah dan akhirnya mempunyai hak pilih itu di Jawa Barat. Kita sudah sampaikan itu ke KPU untuk menjadi perhatian," tuturnya.

Afifudin mengatakan persoalan itu menjadi sangat penting dalam konteks DPT. Sebab, e-KTP menjadi dasar bagi calon pemilih untuk dapat memilih pada Pilkada 2018, serta Pileg dan Pilpres 2019.

Baca juga: Suket Kolektif Tidak Bisa Digunakan Nyoblos di Pilkada 2018

"Percuma kita melakukan kampanye tiap hari bagi bapak ibu yang nanti akan mencalonkan sebagai calon legislatif kalau kemudian yang kita ajak bicara adalah orang-orang yang tidak bisa memilih Karena tidak terdata di DPT," ungkapnya.

Hari ini hingga besok, Partai Golkar menggelar Rakernas di Hotel Sultan. Dalam agenda Rakernas hari ini, sejumlah tokoh seperti Wakil Presiden Jusuf Kalla, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto juga turut menjadi pemateri. (dnu/dnu)