Dijerat KPK, 18 Anggota DPRD Malang Dapat Jatah Rp 600 Juta

Jakarta - KPK menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Anton disebut memberikan suap ke DPRD Malang untuk kepentingan pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang tahun 2015.

"Diduga unsur pimpinan dan anggota DPRD menerima pembagian fee dari total fee yang diterima oleh tersangka MAW (M Arief Wicaksono/mantan Ketua DPRD Malang) sebesar Rp 700 juta dari tersangka JES (Jarot Edy Sulistiyono/mantan Kadis PU Malang)," ujar Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (21/3/2018).

Baca juga: KPK Tetapkan Wali Kota Malang dan 18 Anggota DPRD Tersangka Suap

"Diduga Rp 600 juta dari yang diterima MAW tersebut kemudian didistribusikan pada sejumlah anggota DPRD Malang," imbuh Basaria.

Arief dan Jarot telah diproses KPK lebih dulu. Keduanya pun telah menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya.

Kemudian, KPK mengembangkan perkara itu dan menemukan fakta baru. Selain Anton, KPK juga menetapkan 18 anggota DPRD Malang sebagai tersangka.

Baca juga: Lagi, KPK Geledah Kediaman Wali Kota Malang Non Aktif Moch Anton

Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, 18 anggota DPRD itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

(dhn/dhn)