Bioskop Masih Dilarang di Aceh, Ini Usulan Pegiat Film

Aceh - Rencana Pemkot Banda Aceh menggelar studi banding ke Arab Saudi untuk mempelajari pengelolaan bioskop menuai kontroversi. Saat ini Aceh masih melarang bioskop, sedang Arab Saudi telah memperbolehkan usai melarang selama 35 tahun.

Komunitas Aceh Documentary memberi saran agar bioskop dibuka dengan syarat memisahkan tempat duduk antara penonton pria dan wanita. Direktur Aceh Documentary Faisal Ilyas, mengatakan, rencana studi banding ke Arab Saudi tidak tepat karena negara tersebut baru membuka bioskop setelah 30 tahun dilarang. Dia menilai bioskop Aceh pada masa sebelum konflik lebih maju dibanding Arab Saudi.

"Soal Islam dan bioskop sudah lama berdialektika kultural di Aceh. Masalah syariat dalam bioskop Islami bisa dikonsultasi dengan pihak-pihak terkait karena perihal kemajuan budaya kita lebih maju dari pada Arab Saudi," kata Faisal dalam rilis kepada detikcom, Senin (18/3/2018).

Baca juga: Tak Ada Bioskop, Warga Aceh Terbang ke Medan untuk Nonton Film

Menurutnya, Pemkot Banda Aceh jika ingin mempelajari regulasi bioskop di Arab Saudi, maka cukup datang ke Kedubes negara tersebut di Jakarta. Hal ini, agar dapat lebih menghemat anggaran studi banding.

"Anggaran studi banding bisa dipakai untuk proses naskah akademik dan rancangan qanun bioskop Islami," jelasnya.

"Isu kebutuhan bioskop warga kota memang sudah bergaung 5 tahun terakhir. Kami mendengar ada beberapa investor punya keinginan untuk investasi di sektor ini, tapi izin pendirian terkendala pemahaman keagamaan atas fungsi pendidikan dan kepentingan nilai-nilai Islam dari bioskop," ungkap Faisal.

Baca juga: Pertama Dalam 35 Tahun, Warga Arab Bisa Nonton Bioskop

Komunitas Aceh Documentary menyarankan alternatif untuk pendirian bioskop di Tanah Rencong. Agar bioskop bebas dari maksiat, Pemkot membuat tempat duduk terpisah antara laki-laki dan perempuan, dan membentuk tim kurasi film untuk memastikan film yang diputar bebas dari unsur-unsur maksiat.

"Kami berpikir, pihak wali kota perlu untuk memanfaatkan ruang-ruang alternatif sebagai ruang pemutaran, seperti gedung Garuda Theater, taman-taman kota yang hampir ada di semua desa. Jangan buang anggaran rakyat untuk studi banding hal-hal yang memang sudah menjadi aspirasi kebudayaan Islami masyarakat Kota Gemilang," kata Faisal.

Sebelumnya, Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman, mengatakan, Pemkot Banda Aceh beberapa waktu lalu telah membahas terkait bioskop dengan para ulama dan pihak terkait lainnya. Dalam pembahasan tersebut, muncul kesimpulan bahwa terkait perizinan bioskop akan dilakukan studi banding terlebih dulu ke negara-negara Islam.

"Kesimpulannya kami sepakat untuk melakukan studi banding bersama ulama kita ke Arab Saudi atau negara Islam lainnya untuk mempelajari bagaimana pengaturan soal konser musik dan bioskop di sana," kata Aminullah dalam rilis kepada wartawan, Minggu (18/3/2018).

Soal bioskop dan izin konser ini mencuat dalam program Wali Kota Menjawab, pada Jumat (16/3) lalu. Lewat sambungan telepon, warga bertanya soal boleh tidaknya pergelaran konser musik terutama pada malam hari. Sementara warga lainnya menanyakan soal bioskop yang sudah lama tidak dibuka di Banda Aceh. (asp/asp)