Jakarta, Antara Darurat Air Tanah dan Lautan Sampah

Jakarta - Jakarta sedang dilanda persoalan lingkungan. Di darat, Gubernur Anies Baswedan menemukan pelanggaran penggunaan air tanah oleh gedung-gedung besar. Di pesisir, muncul lautan sampah di Teluk Jakarta.

Temuan soal penyedotan air tanah secara ilegal dikemukakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada Senin, 12 Maret 2018. Anies bahkan telah membentuk tim guna memeriksa praktik ilegal tersebut.

Baca juga: Anies: Tanah di Jakarta Turun 7 Cm per Tahun

"Akan ada 80 gedung yang diperiksa selama hari ini sampai tanggal 21. Timnya terdiri atas unsur Cipta Karya, Lingkungan Hidup, kemudian Perindustrian dan Energi, Satpol PP, Sumber Daya Air, serta eksternal dari Balai Konservasi Air Tanah," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (12/3/2018).

Anies menyatakan akan menindak tegas siapa pun, sehingga membuktikan bahwa penegakan aturan di DKI bukan hanya untuk 'orang kecil', tapi juga untuk 'orang besar' dan kuat.

"Yang berjualan di trotoar difoto, fotonya diedarkan. Mereka memang melanggar aturan karena kebutuhan, di belakangnya ada gedung tinggi yang gedung itu juga melanggar aturan karena menyedot air tanah tanpa mengikuti tata kelola dan manajemen yang baik," ungkap Anies, yang kemudian menyebut media internasional yang menyoroti masalah air di DKI.

Sikap ini diambil Anies sesuai Keputusan Gubernur Nomor 279 Tahun 2018 bertanggal 6 Februari 2018. Anies kemudian langsung melakukan inspeksi mendadak terhadap gedung yang diduga melanggar aturan penyedotan air.

Salah satu yang disidak oleh Anies adalah sumur resapan di depan Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta Pusat. Dia menemukan tak adanya resapan di depan gedung tersebut.

"Ini tidak ada sumber resapan, sudah fatal, sementara penggunaan airnya 500 kubik per hari," kata Anies seraya berjongkok di dekat sumur resapan.

Anies mulanya meminta data dari pihak manajemen hotel. Setelah itu dijelaskan soal pembuangan hotel yang dimulai dari air dari kamar mandi, laundry, hingga dapur hotel. Namun yang menjadi sorotan Anies adalah ketika di saluran sumur resapan itu ada sampahnya.

"Ini tempat pembersihan lemak dapur yang seharusnya nggak mampet begini. Ini nggak diangkat," kata Anies.

Dari temuan itu, Anies menilai pelanggaran yang dilakukan Hotel Sari San Pasific terkait pengelolaan air masuk kategori fatal. Dia meminta pengelola hotel membenahi sistem sumur resapan sampai saluran pembuangan limbah.

"Ini pelanggarannya fatal," ujarnya.

Baca juga: Tak Ada Sumur Resapan di Sari Pan Pacific, Anies: Pelanggaran Fatal

Tak hanya soal resapan, Anies juga menyoroti surat izin pengambilan air (SIPA) hotel tersebut sudah kedaluwarsa. Selain itu, ada peralatan yang tak sesuai.

"Di sini izinnya surat izin pengambilan air (SIPA) itu terakhir tahun 2013, sudah tidak berlaku lagi. Sudah kedaluwarsa. Dan peletakan alat-alatnya, alat ukur dan lain-lain tidak sesuai dengan ketentuan," kata Anies.

Dua hari kemudian, warga DKI diminta beralih menggunakan air PAM. Air PAM disebut lebih ramah lingkungan.

"Jadi sebenarnya air PAM sangat bagus. Pertama, kualitas terukur, dari sisi ini kan nggak merusak lingkungan, nggak merusak perabotan, kalau yang air tanah besinya tinggi, merusak baju, panci-panci, mobil mungkin. Kan lama-lama karatan, kadar besinya tinggi, kadar garamnya tinggi. Otomatis," kata Department Head CS Divisi Pelayanan Palyja (DPP) Selatan Bahdier Johan saat berbincang dengan detikcom di kantornya, Jalan Darmawangsa Raya, Kebayoran Baru, Jaksel, Rabu (14/3).

Wagub DKI Sandiaga Uno juga kembali menegaskan pengambilan air tanah secara ilegal akan ditindak. Dia menyarankan masyarakat beralih menggunakan air PAM.

"Kami semua ingin memulai suatu gerakan. Kami eliminir (mengurangi) penggunaan air tanah sehingga pada suatu saat, harapan kami di 2030 semuanya (warga) tersalurkan airnya," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (14/3).

Setelah itu, Sandiaga mengatakan akan menyusun aturan soal air tanah. Salah satu alasannya adalah mengurangi penurunan air tanah.

"Satu-satunya cara menyetop penurunan (permukaan tanah) ini adalah penyetopan pengambilan air tanah. Nah, ini harus kita buat regulasinya juga," kata Sandiaga di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/3).

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menyatakan pemanfaatan air tanah di Jakarta saat ini memang sudah tak terkendali alias darurat.

"Itu kan sebagai peringatan oleh karena memang tanah di Jakarta turun, rata-rata segitu, 3 sampai 4 cm, tapi sekarang ada yang sampai 7 karena itu masalah pemanfaatan air tanah yang tidak terkendali," kata Trubus saat dihubungi detikcom, Jumat (16/3) malam.

Teluk Jakarta Dikepung Lautan Sampah

Setelah air tanah dan sumur resapan, masalah lingkungan di DKI kembali jadi sorotan. Lautan sampah di Teluk Jakarta berpotensi mencemari ekosistem di sekitarnya.

Lautan sampah itu mulai ramai diperbincangkan sejak Jumat (16/3) lalu. Secara bertahap, sampah-sampah itu diangkut untuk dibuang ke tempat sampah terpadu.

Baca juga: Sandi Dapat Laporan Ada Nelayan Kerap Buang Sampah ke Laut

Pada Sabtu (17/3), sampah yang berhasil diangkut mencapai 16 ton. Padahal masih tampak banyak sampah yang tersisa. Kedalamannya mencapai 3 meter.

"Sudah dari tahun 2014-an, sebelum 2014. Menurut cerita, waktu saya datang, jadi sebelum saya menjabat, kebetulan sudah beberapa kali turun di hutan mangrove itu sampah-sampah itu sudah ada di situ," ujar Sandiaga kepada wartawan di Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu (17/3).

Sembari pengangkutan terus dilakukan, Gubernur Anies juga menyiapkan jaring-jaring untuk mencegah sampah kembali masuk ke Teluk Jakarta. Tak hanya itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga menyumbang jaring-jaring.

"Kalau manual, kita perkirakan 1 minggu (selesai pembersihan)," ujar Wali Kota Jakarta Utara Husein Murad di lokasi di kawasan hutan mangrove Ecomarine, Jakarta Utara, Minggu (18/3). (bag/fjp)