Kemenhub Minta Operator Bikin Poster Larangan Bawa Powerbank

Jakarta - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melarang penumpang membawa powerbank berdaya besar di pesawat. Untuk itu, Kemenhub meminta operator penerbangan membuat poster larangan powerbank berdaya besar.

"Masing-masing maskapai penerbangan, pengelola bandara dan AirNav harus membuat sosialisasi dan melaksanakan di lapangan. Sosialisasi dalam bentuk poster harus dipasang di tempat-tempat berkumpulnya penumpang," ujar Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Agus Santoso, dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/3/2018).

Baca juga: Menhub Imbau Bawa Charger daripada Powerbank ke Pesawat

Agus mengatakan itu saat melakukan Technical Meeting Discussion di bidang keselamatan dan keamanan penerbangan di Kemenhub, Kamis (15/3/2018). Acara tersebut dihadiri oleh pimpinan dan perwakilan seluruh operator penerbangan nasional dan asing yang beroperasi di Indonesia seperti maskapai penerbangan, pengelola bandara, groundhandling dan AirNav. Acara juga dihadiri segenap direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara serta pimpinan dan perwakilan Otoritas Bandar Udara di seluruh Indonesia.

Menurut Agus, petugas maskapai maupun bandara harus menjalankan aturan tersebut dengan persuasif dan simpatik sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang negatif. Aturan tersebut berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perhubungan Udara nomor SE 15 tahun 2018 tentang Ketentuan diperbolehkannya Membawa Pengisi Baterai Portabel (powerbank) dan Baterai Lithium Cadangan pada Pesawat Udara.

Selain aturan larangan powerbank berdaya besar, Kemenhub juga melarang balon udara terbang saat libur puasa dan lebaran.

"AirNav harus aktif memberikan sosialisasi persuasif dan simpatik pada warga di daerah-daerah tertentu yang mempunyai kebiasaan melepaskan balon udara ke angkasa," kata Agus.

Menurut Agus, pada 2017 lalu, penerbangan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di tingkat Internasional. Dari Audit USOAP (keselamatan) ICAO, nilai kita telah mencapai tembus di atas 80 persen. Tahun 2017 juga zero accident atau tidak ada kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa penumpang.

Hal ini merupakan record yang belum pernah terjadi sejak 10 tahun terakhir. Untuk itu Agus meminta pada tahun ini seluruh operator di lapangan menjaga prestasi udara tersebut. Tidak hanya operator, tetapi juga inspektur dari regulator yang berada di pusat dan daerah untuk melakukan tugas pengawasannya dengan baik.

Baca juga: Catat! Ini Aturan Powerbank di Pesawat

Untuk menjaga pencapaian tersebut agar terus berkesinambungan, lanjut Agus, perlu kerja sama yang erat dan baik antara regulator dan operator di lapangan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing. Kerja sama ini tentu saja untuk hal-hal yang positif terkait penerbangan bukan hal-hal yang negatif yang justru melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Saat ini penerbangan Indonesia juga tengah menjalani assessment untuk membuka larangan penerbangan dari Uni Eropa yang sudah diderita salama 10 tahun. Untuk itu Agus juga meminta para operator dan regulator yang menjadi obyek assessment dari tim auditor Uni Eropa untuk bekerja sama dan memberikan data-data yang terbaik yang selama ini telah dijalani dan dicapai. Dengan demikian diharapkan hasil dari assessment tersebut akan baik bagi penerbangan Indonesia sehingga larangan terbang Uni Eropa bisa dicabut.

Koneksivitas

Agus juga meminta pada maskapai penerbangan nasional untuk ikut menyukseskan program konektivitas Indonesia dengan melakukan penerbangan ke bandara-bandara baru yang dibangun pemerintah di daerah terdalam, terluar, dan rawan bencana.

"Walaupun mungkin daerah-daerah tersebut belum bagus secara ekonomi, kami harap tetap dilakukan penerbangan dan kami akan lakukan subsidi silang dengan rute-rute yang bagus ekonominya. Hal ini untuk meningkatkan perekonomian daerah-daerah yang tertinggal tersebut sehingga pemerataan pembangunan melalui konektivitas transportasi udara di Indonesia bisa tercapai," ujarnya.

Agus menyatakan subsidi silang tersebut akan dipakai acuan saat maskapai ingin menambah penerbangan di rute-rute gemuk (ekonomis). Maskapai akan diberikan penambahan frekuensi penerbangan di rute gemuk kalau mereka juga mau membuka penerbangan di rute yang tidak gemuk.

"Sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kita ingin ada keadilan dan pemerataan di Indonesia. Jangan sampai ada daerah yang makmur tapi juga ada daerah yang kurang. Kita ingin semua merata pembangunannya dan maju bersama-sama sebagai satu kesatuan bangsa dan negara Indonesia," pungkas Agus. (nwy/ega)