PKB Nilai 'Naik Pangkat' Megawati Bukan Balas Budi Jokowi

Jakarta - Megawati Soekarnoputri 'naik pangkat' sebagai ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang posisinya setingkat kementerian. Menurut PKB 'naiknya pangkat' Megawati itu bukan bentuk balas budi Presiden Joko Widodo usai didukung menjadi capres 2019 oleh PDIP.

"Nggak lah. Kan di sana bukan hanya mbak Mega tapi seluruh tim. Yang penting kerja BPIP harus jauh lebih efektif dan berdampak positif bagi penguatan Pancasila dan rasa nasionalisme warga," kata Wasekjen PKB Daniel Johan kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

Menurut Daniel, yang paling utama BPIP bisa membuat metode pendidikan yang mencerdaskan. Ia berharap BPIP membuat materi pendidikan yang memperkuat budi pekerti.

Baca juga: Mega Makin Berkuasa

"Yang paling utama saya rasa metode pendidikan yang benar-benar mencerdaskan. Bukan malah dengan hafalan-hafalan yang membodohkan. (Harus membuat) materi-materi pendidikan yang memperkuat budi pekerti, seperti solidaritas, dan gotong royong," ucap Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

Sebelumnya, Jokowi resmi 'menaikkan pangkat' UKP-PIP menjadi setingkat kementerian dengan nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Presiden Jokowi meneken Perpres No 7/2018 tentang badan tersebut pada 28 Februari 2018.

Baca juga: PDIP Bantah Jokowi 'Naikkan Pangkat' Mega untuk Balas Jasa Politik

Aturan ini sekaligus menggantikan Perpres No 54/2017 tentang UKP-PIP. Status BPIP yang menjadi setingkat kementerian membuat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang duduk sebagai Ketua Dewan Pengarah, 'naik pangkat'.

Perpres No 7/2018 itu menjadikan Kepala BPIP memiliki hak keuangan dan fasilitas setingkat menteri dan wakilnya setingkat wakil menteri. Sementara itu, Dewan Pengarah mendapatkan hak keuangan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundangan. (haf/elz)