Jelang Pilkada, Angka Ketidaknetralan ASN di Garut Meningkat

Garut - Pejabat sementara (Pjs) Bupati Garut Koesmayadi Tatang Padmadinata mensinyalir angka keberpihakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Garut terkait pilkada 2018 cenderung meningkat.

"Sinyal ini cenderung naik. Kalau bisa, saya analogikan dengan angka 2,5 (persen)," ujar dia kepada wartawan di Lapangan Setda, Jalan Pembangunan, Tarogong Kidul, Rabu (14/3/18).

Koesmayadi mengatakan ada tiga hal yang harus menjadi perhatian ASN saat ini, yaitu netralitas, menghindari politik uang, serta meningkatkan angka partisipasi pemilih.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

" Jadi kita harus hati-hati. Bila perlu, point itu kembali ke angka nol," katanya.

Guna menekan angka ketidaknetralan para ASN di kalangan Pemkab Garut, sambung Koesmayadi, pihaknya terus mengingatkan di setiap kegiatan agar mereka menjaga netralitas dalam pilkada.

Bagi mereka yang melanggar dan terbukti tidak netral serta berpihak terhadap salah satu pasangan calon, akan dijerat hukuman berskala sedang hingga berat. "Sesuai surat edaran dari Kemendagri," pungkasnya.

Di Pilbup Garut 2018, tiga orang pejabat Pemkab Garut maju mencalonkan diri. Mereka adalah Bupati Garut Rudy Gunawan, Wakil Bupati Garut Helmi Budiman serta mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Garut Iman Alirahman.

Iman berpasangan dengan mantan anggota DPRD Jabar Dedi Hasan. Sementara Rudy sebagai calon bupati kembali berpasangan dengan Helmi. Selain ketiganya, mantan bupati Garut periode 2013-2014 Agus Hamdani juga ikut bertarung dalam Pilbup 2018. Hal tersebut disinyalir menjadi pemicu dugaan ketidaknetralan ASN di Garut. (ern/ern)