KPU: Boleh Pasang Foto Tokoh Nasional di Acara Internal Partai

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum tidak melarang gambar tokoh nasional/bangsa dipasang di acara internal partai. Sebab, acara internal tidak tergolong kampanye.

"Ya, itu di tiap tempat harus kita lihat konteksnya dulu. Kalau mereka punya acara internal, ya silakan saja. Karena kalau acara internal kan tidak masuk dalam kategori kampanye," kata Ketua KPU Arief Budiman di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (13/3/2018).

Baca juga: Parpol Dilarang Pasang Gambar Sukarno hingga Soeharto untuk Kampanye

Arief kemudian menjelaskan aturan penggunaan atribut kampanye. Dia menegaskan atribut kampanye yang akan digunakan oleh para peserta pilkada harus mendapat persetujuan dari KPU.

"Yang diperbolehkan dipasang adalah alat peraga kampanye yang diproduksi oleh KPU. Alat peraga kampanye yang boleh disebar adalah alat peraga kampanye yang diproduksi oleh KPU, yang desainnya oleh mereka. Nah, KPU nanti akan memproduksi itu," ujarnya.

Arief mengungkapkan sanksi tegas akan diberikan jika ditemukan atribut kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan KPU. Sanksi itu mulai teguran hingga penghentian kampanye.

"(Jika ditemukan atribut kampanye yang tidak sesuai peraturan) Bawaslu akan bertindak. Sanksinya tentu bertahap. Mulai diperingatkan, 'Eh, itu nggak boleh, silakan diturunkan.' Kalau tidak diturunkan, ya kita yang turunkan. Kalau masih terus begitu, ya kampanyenya harus dihentikan," tuturnya.

Baca juga: Titiek: Cupet Kalau Larang Foto Pak Harto untuk Kampanye

Larangan soal pemasangan gambar tokoh-tokoh pada alat peraga kampanye itu tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Peraturan tersebut ada di Pasal 29 PKPU, yang berisi tentang desain dan materi bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP kabupaten/kota atau yang dicetak oleh pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Aturan itu menjelaskan parpol dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik. (yas/idh)