Pengamat: Fasilitas Negara Bukan untuk Pencapresan Jokowi

Jakarta - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio mengimbau 'pihak Istana' tak menggunakan fasilitas negara untuk pencapresan Presiden Jokowi. Hendri mengatakan yang harus dipikirkan sekarang adalah bagaimana melunasi janji-janji politik Jokowi.

"Orang-orang lingkaran Pak Jokowi, jangan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan elektabilitas Jokowi sendiri. Harus tahu batasan-batasan yang mana yang boleh menggunakan fasilitas negara, mana yang tidak boleh. Kedua, Pak Jokowi saya sarankan lebih fokus janji-janji politik yang nawacita itu," kata Hendri saat dihubungi detikcom, Selasa (13/3/2018).

Baca juga: Beda Luhut dan Pratikno soal Tim Seleksi Cawapres Jokowi

Hendri pun mengingatkan Jokowi supaya memantau orang-orang 'di lingkarannya'. Kalau urusan cawapres, Hendri menilai Jokowi bisa memilih sendiri mana yang baik untuk dirinya.

"Menurut saya Pak Jokowi perlu pantau Pratikno (Mensesneg) dan Luhut (Menko Kemaritiman). Karena sebetulnya dia (Jokowi) punya kemampuan untuk menseleksi cawapresnya sendiri, nggak perlu bantuan orang lain juga," teranf Hendri.

Baca juga: Luhut Bilang Cawapres Jokowi Diurus Mensesneg, Pratikno: Tidak Benar

Luhut sebelumnya menyebut nama Pratikno sebagai pihak yang mengurus pemilihan cawapres Jokowi. Dia mengaku tak tahu menahu soal urusan itu.

"Itu urusan Pak Mensesneg (Pratikno). Saya kan ndak urusi begitu-begitu," ujar Luhut di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, kemarin.

Baca juga: Bukan Urus Cawapres Jokowi, Ini Tugas Mensesneg

Namun, Pratikno membantah pernyataan Luhut. Tapi di satu sisi, Pratikno tak memungkiri bahwa dia ikut menelaah soal kriteria cawapres.

"Ini bukan tim segala macam segitu. Telaah gitu saja. Ini bukan tim segala macam segitu. Itu malah teman-teman di luar itu yang banyak saya dengar-dengar. Katanya ada studi segala macam. Saya dengar itu," tutur Pratikno. (zak/rvk)