KPK akan Bawa Mobil Mewah dan Moge Bupati HST ke Jakarta

Jakarta - KPK menyita delapan mobil mewah dan delapan sepeda motor milik Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Kalsel nonaktif Abdul Latif. Semua kendaraan akan dibawa ke Jakarta.

"Dibawa ke Jakarta delapan mobil dan delapan motor," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Selasa (13/3/2018).

"Kendaraan dibawa dengan kapal ke Jakarta, hari ini mungkin masih dalam perjalanan, kemarin dibawa ke Jakarta," imbuh Febri.

Mobil yang disita KPK adalah 2 unit Rubicon, 2 unit Hummer, 1 unit Cadillac Escalade, 1 unit Toyora Vellfire, 1 unit BMW Sport, dan 1 unit Lexus SUV. Untuk motor, ada 4 unit Harley-Davidson, 1 unit BMW, 1 unit Ducati, dan 2 unit trail KTM.

Baca juga: KPK: Bupati HST Kalsel Tampung Duit Suap di Perusahaan Miliknya

Latif diduga menerima suap bersama dengan dua orang lainnya, yaitu Fauzan Rifani selaku Ketua Kadin HST Kalsel dan Abdul Basit selaku Direktur PT Sugriwa Agung. Sedangkan pemberi suap adalah Donny Witono selaku Direktur Utama PT Menara Agung.

Pemberian suap itu diduga terkait pembangunan ruang kelas I, kelas II, VIP dan Super VIP di RSUD Damanhuri. Dugaan commitment fee proyek ini adalah 7,5 persen atau sekitar Rp 3,6 miliar.

Realisasi pemberian itu disebut KPK terbagi menjadi dua termin. Termin pertama pada rentang September-Oktober 2017 sebesar Rp 1,8 miliar dan termin kedua pada 3 Januari 2018 sebesar Rp 1,8 miliar.

"Sebagai komisi, DON (Donny Witono) melakukan transfer ke FRI (Fauzan Rifani) sejumlah Rp 25 juta," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Baca juga: KPK Segel 8 Mobil Bupati HST Kalsel, dari Rubicon hingga Cadillac

Barang bukti yang diamankan KPK adalah rekening koran atas nama PT Sugriwa Agung dengan saldo Rp 1,825 miliar dan Rp 1,8 miliar, uang dari brankas di rumah dinas Latif sebesar Rp 65.650.000, dan uang dari tas Latif sebesar Rp 35 juta.

Atas perbuatannya, Latif, Fauzan, dan Abdul dijerat dengan Pasal 12 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan Donny dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (haf/fdn)