"Justru menurut saya, mungkin baik kalau KPK justru mempercepat, bukan malah menunda, menimbulkan ketidakpastian, menciptakan spekulasi yang merugikan orang-orang yang dispekulasikan terlibat dalam kasus-kasus hukum tertentu. Jadi menurut saya semakin cepat semakin baik ya," ucap Mulfachri saat dihubungi detikcom, Senin (12/3/2018) malam.
Menurut Mulfachri, semua kasus hukum yang sedang ditangani KPK dan melibatkan calon kepala daerah dalam kontestasi Pilkada 2018 harus segera diungkap. Ini agar masyarakat mendapat kesempatan memperoleh pemimpin yang baik dan tidak bermasalah di kemudian hari.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Baca Juga: Wiranto Minta KPK Tunda Kasus Calon Kepala Daerah Diduga Korupsi
Tetapi, politikus PAN ini mengaku memahami kekhawatiran Wiranto. Walau begitu, proses hukum disebutnya tetap harus berjalan.
"Kekhawatiran seperti yang disampaikan pak Wiranto saya kira sesuatu yang mungkin saja benar. Tapi proses hukum tetap harus jalan," kata Mulfachri.
"Artinya jangan sampai kekhawatiran itu justru malah membuat masyarakat kehilangan kesempatan untuk memilih pemimpin terbaik di tiap-tiap wilayahnya," imbuhnya.
Sebelumnya, Wiranto meminta KPK menunda proses hukum calon kepala daerah yang terindikasi korupsi. Menurut Wiranto, penetapan tersangka pada calon di pilkada serentak yang telah ditetapkan KPU berpengaruh pada penyelenggaraan pemilu.
"Kita bersikap demikian, bahwa kalau belum ditetapkan sebagai calon atau pasangan calon, silakan saja KPK melakukan langkah-langkah hukum. Tetapi kalau sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, kita dari penyelenggara pemilu diharapkan ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuannya sebagai saksi ataupun sebagai tersangka," kata Wiranto seusai rapat tentang penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018 di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (12/3). (nif/dkp)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini