Empat Paslon Pilgub Jabar Bicara Soal Jatah Proyek dari Pendukung

Debat Pilgub Jabar 2018

Empat Paslon Pilgub Jabar Bicara Soal Jatah Proyek dari Pendukung

Erna Mardiana - detikNews
Senin, 12 Mar 2018 21:35 WIB
Foto: Muklis Dinillah
Bandung - Empat pasangan calon (paslon) Pilgub Jabar menjawab soal kekhawatiran mengenai permintaan jatah proyek dari para pendukung mereka apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur.

Cagub nomor 1 Ridwan Kamil mendapat giliran pertama menjawab pertanyaan Rossi Silalahi saat debat Pilgub Jabar di Gedung Sabuga, Jalan Tamansari, Senin (12/3/2018) malam. Setiap calon diberi kesempatan menjawab satu menit.

"Ada relawan, ada karyawan, saya mengalami itu. Kita harus junjung integritas, siapapun di republik ini boleh ikutan proyek pemerintah," ujarnya.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Namun ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu sesuai hukum dan tidak ada proses yang dilanggar. "Jadi mau itu pendukung atau bukan, silahkan (ikutan proyek)," ujar Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.

Menurutnya sistem online lelang Kota Bandung akan menjadi percontogan nasional. "Kami menginginkan sistem e-katalog," katanya.

Sementara itu Cagub nomor 2 TB Hasanuddin menjawab pertanyaan Rossi soal pendukung minta jatah proyek menyentil soal mahar politik. Ia menegaskan sejak awal berkomitmen tidak mengeluarkan mahar sama sekali.

"Kita tidak berkoalisi dengan siapapun, kami hanya koalisi dengan rakyat. Kami menolak mahar dan tidak menyerahkan mahar pada siapa pun," tandasnya.

Pendampingnya Anton Charliyan menambahkan bahwa pengajuan proyek pemerintah harus sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Soal mahar pun disinggung Sudrajat, cagub nomor 3. Ia menyatakan tiga partai pengusungnya Gerindra, PKS, dan PAN tidak membebaninya dengan mahar. "Tanpa ada embel-embel utang politik, tidak ada beban logistik, tidak ada beban utang budi," tandasnya.

Sementara itu pasangan nomor 4, yang menjawab pertanyaannya Dedi Mulyadi. Ia menegaskan sejak awal pengumpulan dana kampanye, ia berkomitmen tidak meminta sponsor swasta.

"Proses pencalonan kita tidak boleh disponsori swasta yang punya kepentingan. Sehebat apapun sistemnya kalau ada utang budi, sulit. Kalau ada beban utang kita tinggi, aplikasi kita akan memakan diri kita sendiri," sentilnya. (ern/ern)
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini
Selengkapnya



Ajang penghargaan persembahan detikcom dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk menjaring jaksa-jaksa tangguh dan berprestasi di seluruh Indonesia.
Ajang penghargaan persembahan detikcom bersama Polri kepada sosok polisi teladan. Baca beragam kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini.
Hide Ads