BPKH Ingin Kelola Tanah Wakaf di Saudi, Pemprov: Harus Transparan

Banda Aceh - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berencana akan berinvestasi dengan pengelolaan tanah wakaf milik Aceh di Arab Saudi. Pemerintah Provinsi Aceh menyebutkan prosesnya harus dijelaskan secara transparan dan keuntungan dibagikan untuk masyarakat Aceh.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan Pemerintah Aceh akan mempelajari terlebih dulu bagaimana rencana pengelolaan tanah wakaf Aceh di Arab Saudi yang akan dilakukan oleh BPKH. Berdasarkan wacana awal yang berkembang adalah pengelolaan dana setoran dari jemaah haji Indonesia secara keseluruhan.

"Terkait pengelolaan tanah dan aset wakaf Baitul Asyi di Arab Saudi, itu sudah ada akadnya, dan tercatat di Kerajaan Arab Saudi, bahwa pengelolaannya adalah untuk kemaslahatan jemaah haji asal Aceh. Atas dasar akad itulah setiap tahun jemaah haji asal Aceh mendapat biaya dari pengelola wakaf tersebut," kata Mulyadi dalam keterangan tertulis kepada detikcom, Minggu (11/3/2018).

Baca juga: Temui JK, BPKH Lapor Rencana Pengelolaan Tanah Wakaf di Makah

Pengelolaan tanah wakaf selama ini dinilai sudah berjalan dengan baik. Pemprov Aceh mengharapkan ke depan lebih baik lagi dan paling penting tidak melenceng dari akad pemberi wakaf yaitu untuk kemaslahatan jemaah asal Aceh.

Menurutnya, rencana kerja sama investasi antara Pemerintah Indonesia dengan pengelola majmuah waqaf Asyi di Arab Saudi harus melibatkan Pemerintah Aceh dalam prosesnya. Hal ini supaya dapat dijelaskan kepada masyarakat Aceh terkait perkembangannya nanti.

"Lagi pula hal itu agak sensitif di kalangan rakyat Aceh, jadi harus dapat dijelaskan secara transparan. Yang jelas semua hasil keuntungan dari pengelolaan aset waqaf Asyi harus diberikan kepada rakyat Aceh, itu sesuai dengan akad dari pemberi waqaf (waqif) tanah tersebut. Itu harus diketahui dan menjadi bahan pertimbangan dari BPKH," jelas Mulyadi.

"Kita yakin pihak pengelola majmuah waqaf asyi tidak sembarangan menerima tawaran dari pemerintah Indonesia jika tidak sesuai dengan akad dari pemberi wakaf tanah tersebut," ujarnya.

Baca juga: Rencana Investasi Rp 102 T di Arab Saudi, BPKH: Returnnya Tinggi

Sementara itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Asrizal Asnawi, mengatakan, dirinya akan mengirim surat keberatan kepada pihak Baitul Asyi jika BPKH dan Pemerintah Indonesia mengambil keputusan sendiri untuk mengelola tanah wakaf tersebut tanpa mengkonsultasikan terlebih dahulu dengan Pemerintah Aceh, DPRA dan lembaga lembaga lain di Aceh.

"Tahap awal saya akan minta lembaga DPRA untuk menulis dan mengirim surat keberatan kepada pihak baitul asyi sebagai pengelola tanah wakaf itu sekarang dan tembusannya kerajaan arab saudi agar membatalkan niat pemerintah Indonesia," kata Asrizal kepada detikcom saat dimintai konfirmasi terpisah.

Menurutnya, saat ini rakyat Aceh masih ingin tanah wakaf tersebut dikelola oleh Pemerintah Arab Saudi melalui yayasan Baitul Asyi. "Ini masalah kepercayaan publik Aceh kepada pemerintah pusat, kalaupun kelak akan dilepas saya kira biar Aceh saja yang mengelola tanah wakaf tersebut. Dan saya kira pemerintah Arab Saudi juga punya syarat-syarat kalau kalau ini tidak lagi dikuasakan kepada Baitul Asyi," jelasnya.

"Kalau BPKH ingin berinvestasi, berinvestasi di tanah orang Aceh yang ada di Aceh. Jangan wakaf leluhur Aceh di Saudi. Di Aceh masih banyak peluang yang bisa dilakukan baik di bidang infrastruktur dan perkebunan," ungkap Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR Aceh ini.

Seperti diketahui, BPKH bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla. BPKH melaporkan soal rencana investasi di Arab Saudi. Pertemuan berlangsung di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (9/3/2018). Anggito datang ditemani Alwi Shihab utusan khusus presiden untuk Timur Tengah (Timteng) dan OKI.

Dalam pertemuan tersebut salah satunya dibahas rencana investasi yang paling dekat adalah pengelolaan tanah wakaf Pemda Aceh. Tanah tersebut berlokasi sekitar 400 meter dari Masjidil Haram.

"Kami juga akan bertemu dengan beberapa pihak investor di Arab Saudi untuk melakukan administrasi yang paling dekat adalah dengan tanah wakafnya Aceh. Kan ada wakaf Aceh di Makah dan itu kami akan membicarakan lebih lanjut. Kemudian ada beberapa kesempatan-kesempatan investasi Arab Saudi yang lain," kata Anggito.

"Itu dimiliki oleh wakaf Aceh dan sudah ada ikrarnya, ikrar wakafnya sudah ada. Sudah diinvestasikan oleh wakifnya, wakif di Arab Saudi, dan itu kita sedang proses negosiasi," jelasnya. (idh/idh)