"Sejauh ini yang kita lihat ada beberapa hal pertama adalah kemungkinan calonnya calon tunggal memang ini sudah di set-up sedemikian rupa (presidential) threshold berdasarkan Pileg 2014," ujar Sri Bintang di Rumah Kedaulatan Rakyat, Jl. Guntur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (8/3/2018).
Aturan presidential threshold atau ambang batas capres sebesar 20 persen kursi parpol di DPR dan 25 persen suara sah nasional Pemilu 2014 di UU Pemilu dituding untuk menimbulkan calon tunggal di Pilpres 2019. Koalisi pendukung Jokowi ini, lanjut Sri Bintang, ingin memunculkan calon tunggal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bisa orang-orang yang sekedar punya nafsu mendapat kedudukan sehingga masih banyak tanda tanya di sini akan tetapi semuanya akan bergulir sesuai dengan waktu," kata Sri Bintang.
Dia pun menuding isu PKI kembali muncul di era pemerintahan Jokowi. Sri Bintang menyatakan masalah rumit PKI padahal muncul sudah lama yakni pada tahun 1965.
"Semacam pengkhianat juga menjual negara ke asing itu RRC ini terulang lagi. Indikasi PKI muncul lagi sejak awal sejak Jokowi naik jadi presiden. Itu upaya maaf-memaafkan," tuturnya.
Sri Bintang berbicara soal maraknya tenaga asing dari negara China ke Indonesia. Isu seperti ini sebelumnya juga pernah ramai dibicarakan.
"Masuknya tenaga kerja dari RRC itu sudah begitu intens bahkan di awal 2015 pun sudah ada tentara yang ditangkap di Halim di dalam rangka Kereta Api Cepat ini seakan terulang kembali," beber Sri Bintang.
Bukan hanya itu, dia lalu berbicara soal pengkhianatan melalui utang pemerintah saat ini. Sri Bintang lalu membandingkan utang di era Presiden Soeharto dan di pemerintahan Jokowi.
"Hutang yang begitu besar 60 miliar USD yang dibikin Jokowi 360 lebih itu belum teritung selama 3 tahun terakhir utang pokok yang dikembalikan. Utang itu lebih daripada itu yang dibuat Jokowi itu 60 miliar bandingkan dengan pak Harto yang nggak pernah lebih dari 6 miliar (USD) utangnya," papar dia.
Sri Bintang menyebut saat ini kondisi bangsa sedang kacau balau. Dia menyoroti masalah perekonomian negara.
"Demokrasi tapi bukan untuk alat dan tujuan, maka suara rakyat, kedaulatan rakyat yang paling penting dan daulat rakyat yang akan kita sebarkan adalah asal jangan Jokowi," sambungnya.
Jokowi pernah mendapatkan tuduhan mengenai kedekatan dengan China saat marak hoax mengenai banyaknya pekerja negara tersebut ke Indonesia. Jokowi membantah kabar yang tersebar di media sosial tersebut.
Adapun untuk tuduhan mengenai isu PKI, Jokowi menyatakan tudingan itu tak masuk akal.
Hoegeng Awards 2025
Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini