Sandi Lanjutkan Kebijakan Lelang Konsolidasi yang Digagas Ahok

Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memutuskan tetap melanjutkan kebijakan lelang konsolidasi. Namun, Sandi akan memodifikasi kebijakan tersebut supaya para pengembang kelas menengah bisa mendapatkan proyek Pemprov DKI.

"Lelang konsolidasi merupakan suatu keharusan untuk penyelenggaraan dan eksekusi yang baik. Namun, kita sekarang pastikan itu memberikan ruang kepada usaha kecil dan menengah," kata Sandi di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (7/3/2018).

Sandi mengaku sudah mereview proyek-proyek yang masuk dalam lelang konsolidasi. Wagub usungan Partai Gerindra dan PKS itu menilai lelang konsolidasi tidak berjalan sesuai tujuannya.

Baca juga: Kaji Penghapusan Lelang Konsolidasi, Sandi: Usul dari Pengusaha

Baca juga: Sandiaga Sebut Kepemimpinan Ahok Berpihak ke Menengah ke Atas

"Karena kemarin ini lelang konsolidasinya dilakukan oleh usaha besar, ternyata di-subkon juga ke usaha kecil," tutur Sandi.

Sayangnya, Sandi tidak menjelaskan modifikasi seperti apa yang akan dilakukan. Namun, dia menegaskan bagi pengembang kelas menengah yang mendapatkan proyek harus mengerjakan sesuai dengan kontrak.

"Jadi kemarin kami melakukan review dan akhirnya menemukan format bahwa kita ke depan tetap dengan tata kelola yang baik. Tetap dengan transparansi yang baik. Tetap dengan profesionalisme yang tidak boleh di bawah standar. Kita memberikan kesempatan dan keberpihakan kepada usaha kecil dan menengah," papar Sandi.

Sandi beberapa waktu lalu mengatakan ingin menghapus kebijakan lelang konsolidasi. Menurut Wakil Ketua Dewan Partai Gerindra wacana penghapusan lelang konsolidasi merupakan aspirasi pengembang kelas menengah.

"Ini merupakan dari awal karena masukan dari Kadin, dari HIPMI, dari dunia usaha khususnya Inkowapi, Iwapi, para penggerak usaha-usaha kecil, menengah bilang bahwa lelang konsolidasi ini sangat tidak adil pada usaha kecil, usaha-usaha yang didorong oleh UKM," ujar Sandi di Balai Kota, 24 Oktober 2017.

Lelang konsolidasi digagas di era Ahok-Djarot pada 2016. Dengan sistem proyek-proyek seperti pembangunan rusun, flyover dan proyek yang membutuhkan anggaran Rp 200 juta lebih, dikerjakan perusahaan-perusahaan yang sudah teruji. (zak/rvk)