Pemerintah Diminta Fokus Terhadap Isu Kesejahteraan Perempuan

Jakarta - Parade Juang Perempuan Indonesia (PJPI) menggelar konferensi pers memeperingati hari perempuan sedunia yang bertepatan pada hari ini. Acara ini bertujuan meminta pemerintah agar berpihak kepada kesejahteraan dan kemerdekaan perempuan dan kelompok marjinal di Indonesia.

Acara ini diselenggarakan di Gedung Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Jl Dipenogoro, Jakarta Pusat, Selasa (6/3/2018). Gerakan PJPI ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat seperti buruh, kelompok penghayat, korban kekerasan HAM dan kelompok perempuan.

Beberapa tuntutan kelompok ini diantaranya meminta agar pemerintah memperhatikan pekerja perempuan yang masih mendapat upah rendah dan perlindungan bagi kelompok marjinal.

"Sistem yang kita tuntut ada buruh perempuan yang masih mendapat upah rendah, situasi ini berimbas kemiskinan dengan perempuan," kata Pimpinan Cabang FBLP, Jumiasih saat konferensi pers.

Baca juga: Perjuangan Single Parent Mom, Jadi Bos Grab Sambil Urus Anak

"Dan juga tentang pelecehan seksual di tempat kerja tapi kami dari parade juang Indonesia kami punya konselter sendiri mengenai isu pelecehan seksual di tempat kerja," lanjutnya.

Hal senada juga dikatakan perwakilan Federasi Gabungan Serikat Buruh Mandiri, Natalia. Ia menginginkan pemerintah agar memberikan hukuman kepada pelaku pelecehan seksual yang melalukan pelanggaran kepada pekerja perempuan.

"Kita menginginkan pemerintah agar memberikan hukuman kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran karena kita sebagai perempuan dilindungi oleh UU. Bertahun-tahun kita upayakan ini bahkan setiap aksi selalu kita persoalkan tapi nggak didengar pemerintah," kata Natalia.

Baca juga: Paradigma Pemimpin Anti Kekerasan

Natalia juga berharap agar pemerintah bisa merealisasikan tuntutan kelompok PJPI yang akan menyelenggarakan aksi pada Kamis (8/3) mendatang.

"Tahun ini harapan kita bisa di dengar oleh pemerintah. Kita mau barisan perempuan ini maju dan kita mau suara kita didengar pemerintah. Pemerintah Jokowi dan JK mudah-mudahan melihat sehingga pemerintah memberikan hukuman tegas pada pengusaha yang melakukan pelanggaran kepada pekerjanya," jelas dia.

(rvk/rvk)