Dinasti Politik Disorot KPK, Ini Tanggapan Walkot Tangsel Airin

Jakarta - KPK memberi atensi terhadap fenomena politik dinasti yang kerap menghinggapi kepala daerah. Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, yang juga adik ipar mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, memberi tanggapan.

"Ya setiap orang yang tadi saya sampaikan, setiap orang punya ujiannya masing-masing. Kita tahu bahwa menjadi pejabat seperti apa, kepala daerah seperti apa. Jalankan tugas sebaik-baiknya, ikuti regulasi yang berlaku," kata Airin di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (2/3/2018).

Baca juga: Marak Korupsi Jelang Pilkada, ICW: Harus Ada Sanksi ke Parpol

Diketahui, Ratu Atut menjabat Gubernur Banten sebelum akhirnya dijebloskan ke penjara akibat korupsi anggaran pengadaan alat kesehatan di Banten. Di pemerintahan, Atut mulanya menjadi Wagub Banten pada 2006, lalu menjadi gubernur pada 2012.

Pada 2008, adiknya yang bernama Haerul Zaman terpilih menjadi Wakil Wali Kota Serang, kemudian menjadi Wali Kota Serang setelah sang wali kota meninggal.

Pada 2010, Ratu Tatu Chasanah, yang juga adik Ratu Atut, terpilih menjadi Wakil Bupati Serang. Setahun kemudian, Heryani, yang juga ibu tiri Atut, terpilih menjadi Wakil Bupati Pandeglang. Pada tahun yang sama, istri Tubagus Chaeri Wardana (adik Atut), yaitu Airin Rachmi Diany, terpilih menjadi Wali Kota Tangerang Selatan.

Baca juga: KPK Sebut Fakta dari OTT, Dinasti Politik Lekat dengan Korupsi

Anak Atut, Andika Hazrumy, sebelumnya menjabat di DPD kemudian DPR, sebelum akhirnya menjadi Wagub Banten 2017-2022. Sedangkan adiknya, Andiara Aprilia Hikmat, kini menduduki jabatan di DPD.

Rabu (2/3) kemarin, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan berkata dinasti politik menjadi atensi KPK. Berdasarkan fakta kasus yang ditangani KPK, dinasti politik ini lekat dengan rasuah.

Hal ini kembali mencuat setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Kendari Adriatma, yang diduga meminta uang suap dari pengusaha untuk biaya kampanye ayahnya, cagub Sulawesi Tenggara, Asrun. Asrun sendiri adalah Wali Kota Kendari selama dua periode (2007-2017), sebelum digantikan anaknya.

"Seruan berulang kali, KPK juga mengatakan dinasti politik menjadi atensi KPK karena kecenderungan untuk memiliki atau meraup kekayaan di wilayah atau daerah kewenangannya," kata Basaria. (nif/dhn)