Polisi: Kami Tak Tebang Pilih Tindak Hate Speech, SARA, dan Hoax

Brigjen Fadil Imran (Zunita Amalia Putri/detikcom)

Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai polisi tak adil dalam menindak pelaku ujaran kebencian. Polri menegaskan, dalam penindakan terhadap Muslim Cyber Army, bukan berarti polisi sengaja menyasar pelaku-pelaku ujaran kebencian, hoax, dan SARA dari kelompok Islam. Polri menegaskan tidak ada istilah 'tebang pilih' dalam penegakan hukum.

"Dalam melaksanakan penegakan hukum, Polri tidak tebang pilih. Kami melaksanakan penegakan hukum yang berkeadilan," kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Fadil Imran kepada detikcom, Jumat (2/3/2018).

Fadil mengatakan, dalam setahun terakhir, tercatat Direktorat Tindak Pidana Siber telah menangkap 10 pelaku penista agama Islam. Beberapa dari mereka telah dijatuhi hukuman kurungan penjara dan beberapa lagi masih menjalani proses penyidikan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"AW dan CN penghina Alquran. AN sendiri sudah divonis 3,5 tahun penjara dan CN 2 tahun," ujar Fadil.

Ada juga 6 tersangka penghina agama Islam yang diamankan di berbagai daerah, yaitu BM di Polda Kalteng, PHP di Polda Riau, dan AT di Polda Maluku. "DI di Bali divonis 2 tahun 10 bulan dan denda Rp 250 juta, SSP di Riau divonis 4 tahun penjara, ABM saat ini sedang disidangkan di PN Tangerang," sambung Fadil.

"Kami juga melakukan penegakan hukum terhadap penghinaan dan fitnah simbol Islam. Ada dua tersangka yang menghina Nabi Muhammad di medsos, NT dan AH, sudah divonis 1 tahun 6 bulan dan 2 tahun penjara. Itu data kami," tutup Fadil.

Sebelumnya, Fadli menyatakan pendapat-pendapat dari kelompok yang kontra terhadap pemerintah selalu diciduk kepolisian dalam waktu singkat. Fadli pun meminta polisi bersikap adil terhadap pihak yang menyebarkan hoax atau ujaran kebencian di media sosial.

"Kalau misalnya memang pihak cyber police mau melakukan pemberantasan terhadap hoax, kita setuju tapi harus betul-betul adil. Ini yang disisir ini adalah selalu pihak yang dianggap menantang pemerintah. Sementara kalau yang menjelek-jelekan dari pihak yang nonpemerintah atau pihak oposisi itu tidak di-follow up sampai sekarang," ucap Fadli di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (1/3). (aud/fjp)