Gambar Tokoh Besar Tak Pengaruhi Elektabilitas Kepala Daerah

Jakarta - Partai politik tak perlu was-was dengan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang penggunaan gambar para tokoh besar yang bukan pengurus partai politik pengusung dalam alat peraga kampanye kepala daerah. Aturan semacam itu tertuang dalam pasal 29 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017.

"Penggunaan foto tokoh tertentu dalam alat peraga hanya akan mempengaruhi pemilih fanatik saja," kata Direktur Eksekutif Lembaga Media Survei Nasional (Median), Rico Marbun ketika dihubungi detik.com, Selasa (27/2/2018) malam.

Untuk diketahui, gambar tokoh besar yang kerap muncul dalam kampanye antara lain Bung Karno (PDIP), Gus Dur, atau kiai sepuh pendiri NU (PKB). Setelah Partai Berkarya resmi menjadi peserta Pemiu 2019, patut diduga wajah Soeharto pun akan digunakan sebagai alat peraga kampanye mereka.

Rico pesimistis anak-anak dari generasi milenial yang jumlah cukup signifikan punya pengetahuan dan kedekatan emosional dengan para tokoh dimaksud. Karena itu dia menyarankan agar tim sukses para calon kepala daerah dari parpol tertentu lebih kreatif dalam mengemas kampanye.

"Menurut saya ada banyak cara untuk menyiasati hal ini, melalui relawan di media sosial, pemberitaan, dan roadshow secara langsung," ucapnya.

Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Lili Romli menyebutkan sebagian pemilih, terutama dari angkatan milenial, tidak memiliki ikatan ingatan dengan figur-figur yang ditampilkan. Mereka bakal mencari tahu calon kepala daerah dari visi-misi dan program kerja.

Paling tidak pemilih tidak hanya memilih berdasar ingatan dari poster saja. Mereka akan menyelami visi misi dan program kerja. Jika perlu mereka membuat perjanjian politik dengan calon kepala daerah sehingga kelak dapat ditagih.

"Ini pencerdasan untuk pemilih karena tidak terpukau figur. Jadi diajari untuk cerdas," kata dia. (ayo/jat)