Kasus Suap Ketua Panwaslu Garut, Bawaslu: Cederai Proses Demokrasi

Jakarta - Ketua Bawaslu RI Abhan menilai operasi tangkap tangan anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut memalukan penyelenggara Pemilu. Peristiwa tersebut mencederai proses demokrasi.

"Peristiwa tersebut telah mencederai proses demokrasi yang sedang berlangsung, khususnya di Kabupaten Garut," ujar Abhan dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2018).

[Gambas:Video 20detik]

Bawaslu sendiri tengah menggalakkan gerakan tolak money politik dan peningkatan integritas jajaran penyelengara pemilu, khususnya Panwaslu.

Menurut Abhan anggota penyelenggara pemilu selalu dikelilingi banyak godaan yang menggiurkan. Namun penyelenggara pemilu harus mampu menahan hasratnya agar tidak mudah tergoda janji atau pemberian apapun dari pihak yang berkaitan dengan proses demokrasi.

"Ada pakta integritas yang harus dijaga oleh setiap individu penyelenggara pemilu," katanya.

Baca juga: Anggotanya Terjerat Kasus Suap, KPU Jamin Pilbub Garut Tak Terganggu

Melalui pernyataan sikapnya, Bawaslu mendukung penuh proses penegakan hukum kasus suap tersebut. Berikut pernyataan sikap Bawaslu RI terkait suap anggota KPU dan Ketua Panwaslu Kabupaten Garut:

1. Bawaslu sangat prihatin atas kasus yang mencederai proses demokrasi yang sedang
berjalan di Kabupaten Garut tersebut.

2. Bawaslu mendukung langkah penegak hukum untuk memprosesnya secara tuntas. Kasus
ini adalah kasus suap sehingga orang yang memberikan suap harus juga ditindak secara
tegas tanpa pandang bulu.

3. Bawaslu segera menindaklanjuti kasus ini dengan memberhentikan sementara Ketua
Panwaslu Garut sambil menunggu penetapan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemil (DKPP).

4. Bawaslu akan melakukan introspeksidiri dan terus bersemangat untuk menanamkan nilai-nilai integritas kepada jajaran pengawas Pemilu.

5. Bawaslu berharap publik bisa menanggapi peristiwa ini secara obyektif, karena persoalan ini muncul atas ulah personal bukan secara kelembagaan.

6. Hari ini juga Bawaslu akan mengirimkan tim ke Kabupaten Garut untuk melakukan
supervisi terhadap Panwaslu Kabupaten Garut. Hal ini adalah bentuk respon cepat Bawaslu RI terhadap peristiwa ini. (nvl/nvl)