APPSI Minta Jokowi Terbitkan Inpres Perdagangan Antar Daerah

Bandung - Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) meminta Presiden Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) sebagai payung hukum kerja sama perdagangan yang akan dibangun antar daerah.

Permintaan tersebut disampaikan langsung Ketua APPSI Syahrul Yasin Limpo di hadapan Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) APPSI di Hotel Trans Luxury Hotel, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, Kamis (22/2/2018).

Tema besar yang dibahas dalam Rakernas APPSI kali ini yaitu kerja sama perdagangan daerah untuk memperkuat perekonomian nasional. Langkah ini mempertegas posisi gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat khususnya di sektor ekonomi.

"Kami ini perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi dukungan dari pemerintah pusat juga kami butuhkan," kata Yasin dalam sambutannya.

Menurut dia, melalui kerja sama tersebut, masing-masing provinsi dapat memperdagangkan produk-produk unggulannya masing-masing. Misalnya provinsi yang membutuhkan komoditas pertanian dapat disuplai oleh provinsi lain yang lebih unggul.

"Misalnya saja saat Sulsel berkunjung ke Jatim, terjadi kontrak (perdagangan) senilai Rp 5,1 triliun. Begitu pula Jatim ke Bandung (Jabar) suplai berbagai macam produk," tutur Yasin.

Ia menjelaskan dengan potensi perdagangan yang mulai terjalin sejauh ini, pihaknya berharap Presiden Jokowi membentuk desk khusus yang menangani kerja sama perdagangan beragam kebutuhan dasar masyarakat.

"Ada hal-hal yang secara dasar harus segera ditangani. Jadi misalnya di suatu daerah kekurangan pangan, di daerah yang lain surplus langsung (ditangani), kita enggak perlu lagi nunggu dari pengendali, daerah sendiri harus bertanggung jawab," ucapnya

Gubernur Sulawesi Selatan ini meminta orang nomor satu di Indonesia itu menerbitkan Inpres untuk memperkuat kerja sama perdagangan antar provinsi tersebut. Selain itu, Presiden juga bisa memonitor langsung kerja sama perdagangan yang dibangun.

"Jadi, kita juga sepakat meminta jangan hanya permen (peraturan) menteri, tapi Inpres yang memayungi perdagangan daerah. Semoga bisa terlaksana tahun ini," kata Yasin. (bbn/bbn)