Komisi V DPR akan Bentuk Panja Kecelakaan Proyek Infrastruktur

Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian PUPR untuk menghentikan sementara proyek konstruksi elevated atau yang bersifat melayang usai kejadian ambruknya cetakan penahan beton jalan tol Becakayu. Komisi V DPR mendukung instruksi Jokowi.

"Ini menurut saya persoalan serius sehingga Presiden Joko Widodo meminta evaluasi dan perketat pengawasan pengerjaan pembangunan infrastruktur," kata Anggota Komisi V DPR F-PDIP Alex Indra Lukman di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Baca juga: Bagian Konstruksi Becakayu Ambruk, Menaker: Kami akan Cek K3

Baca juga: Proyek Elevated Disetop, Jokowi: Karena Pekerjaan Banyak Sekali

Alex menyebut dalam kurun waktu lima bulan ke belakang, sudah delapan kali terjadi kecelakaan kerja pembangunan infrastruktur. Dari jumlah itu, lima di antaranya terjadi pada pengerjaan proyek konstruksi infrastruktur yang dilakukan oleh PT Waskita Karya. Empat di antaranya disebabkan karena grider.

Alex mengatakan Komisi V DPR RI juga telah meminta adanya evaluasi dan pengawasan ketat terhadap proyek yang dikerjakan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Kita sudah minta evaluasi dan pengawasan pula proyek-proyek konstruksi infrastruktur yang dikerjakan BUMN," tegas Alex.

Selain itu, Alex mengatakan faktor kecelakaan kerja juga disebabkan hal lain. Dia menyinggung soal sumber daya manusia. "Masalahnya, banyaknya jumlah proyek yang dikerjakan tidak diikuti dengan peningkatan sumber daya manusia yang dimiliki BUMN. Kalau ini tidak dievaluasi sebagaimana yang dimintakan Presiden dan DPR, sangat mungkin kejadian serupa akan tetap berulang," sebut dia.

Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis meenyoroti pihak penyedia jasa konstruksi, PT Waskita Karya terkait sejumlah kecelakaan proyek yang terkait. Fary mengatakan pihaknya segera membentuk panitia kerja (Panja) DPR terkait keselamatan kerja proyek infrastruktur.

"Panitia ini nantinya akan mendalami sejumlah kasus kecelakaan kerja yang terjadi serta sanksi yang telah dijatuhkan terhadap penyedia jasa konstruksi," katanya. (gbr/tor)