Aliansi Nasional Reformasi KUHP Minta Pemerintah Tarik RKUHP

Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP meminta pemerintah agar menarik kembali RKUHP dan melakukan pembahasan ulang dengan pelibatan berbagai pihak. Sebab, poin-poin dalam RKUHP masih mengandung penjajahan kolonial.

"Hentikan seluruh usaha mengesahkan RKUHP yang masih memuat banyak permasalahan dan masih mengandung rasa penjajah kolonial. Meminta Pemerintah untuk menarik RKUHP dan membahas ulang dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, lembaga terkait, dan masyarakat sipil," kata Ketua Advokasi YLBHI Muhammad Isnur mewakili aliansi tersebut kepada detikcom, Rabu (14/2/2018).

Isnur berpandangan, publik akan menilai bahwa Presiden Jokowi telah membangkang pada konstitusi jika RKUHP disahkan hari ini pada sidang paripurna penutupan masa sidang DPR. "Presiden Joko Widodo harus berhati-hati karena apabila RKUHP saat ini disahkan oleh DPR, pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat dianggap sebagai rezim yang membangkang pada Konstitusi, membungkam kebebasan berekspresi dan memberangus demokrasi," ujarnya.

Lebih jauh dari itu, jika RKUHP disahkan, Isnur menyebut Jokowi telah melanggar Nawacita. Tujuan utama yang hendak ditempuh Jokowi pun tak akan terpenuhi.

"Presiden Joko Widodo justru juga akan mengingkari Nawacita karena gagal memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, tidak terwujudnya reformasi penegakan hukum, tidak tercapainya kesejahteraan masyarakat, dan tentu saja, tidak akan terjadi revolusi mental sebagaimana salah satu tujuan utama Presiden Joko Widodo," tuturnya.

Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) yang rencananya bakal disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada sidang paripurna hari ini, Rabu (14/2) masih meninggalkan cukup banyak kontroversi dan perdebatan.

Terdapat perbedaan pandangan yang cukup mencolok antara pemerintah dan DPR selaku pihak yang merumuskan RKUHP, dengan kalangan aktivis hak asasi manusia dalam sejumlah pasal RKUHP.

Sejauh ini, pasal-pasal RKUHP yang masih menjadi perdebatan antara lain pasal mengenai ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme, pasal penghinaan terhadap presiden, pasal perzinaan, hubungan sesama jenis, hingga pasal tentang alat pencegah kehamilan. (yas/nkn)