KPK Soroti Ongkos Politik Mahal, Salah Satunya Biaya Saksi

Jakarta - KPK menyoroti ongkos politik yang mahal. Salah satunya soal biaya untuk membayar saksi saat pemilihan berlangsung.

"Biaya yang sangat tinggi pasti menjadi perhatian kita. Seperti yang sering disampaikan biaya untuk saksi sekian banyak, apa tidak cukup saksi itu cukup dari negara? Sehingga teman-teman yang sedang berkompetisi tidak dibebani oleh biaya itu," kata Ketua KPK Agus Rahardjo di Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (8/2/2018).

Selain itu, Agus berpendapat harus ada evaluasi secara total terkait proses politik agar mencegah korupsi. Kaderisasi partai menjadi salah satu hal yang harus diperbaiki.

"Secara menyeluruh mungkin harus kita evaluasi ya. Cara kita mengkader, partai mungkin, kader yang bisa secara berjenjang juga," ucapnya.

"KPK nanti di dalam kita melakukan kajian politik berintegritas, mudah-mudahan akan ada hasil kajian yang kita sampaikan ke pemerintah," imbuh Agus.

Baca juga: Bupati Jombang Tersangka KPK Dicopot dari Posisi Ketua Golkar Jatim

Agus menyebut sudah ada bakal calon kepala daerah yang ditangkap karena menggunakan uang suap untuk keperluan iklan. Ia pun meminta masyarakat memilih calon yang punya track record bagus.

"Kan sudah ada yang ditangkap," ujar Agus.

"Kalau ajakan kita selalu pilih calon kepala daerah yang track record-nya bagus, integritasnya bagus, mengabdi pada masyarakat. Kalau sudah ketahuan gitu kan secara rasional harus ada proses apakah dari partai dari KPU itu terserah saja," pungkasnya. (haf/idh)