.webp)
"Saya tidak kapasitas saya, kapasitas saya bukan untuk itu ya. Itu diserahkan ke Pak Kapolri dan Pak Presiden. Itu kewenangan Pak Kapolri dan Pak Presiden. Tapi kalau saya sebagai mantan, nanti harapan saya yang memimpin BNN harus berintegritas punya komitmen yang kuat dan kredibilitas jelas sehingga bisa bekerja, hingga ada jaminan tidak mudah terkontaminasi," kata Buwas di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2018).
Buwas mengakui dirinya tak memenuhi kriteria saat ditunjuk sebagai Kepala BNN. Namun dia berharap kejadian tersebut tidak dijadikan alasan untuk sembarangan menunjuk Kepala BNN tanpa mempertimbangkan syarat di dalam undang-undang.
"Saya jangan dibuat yurisprudensi, Buwas tidak memenuhi syarat bisa? Iya kalau seperti saya, kalau nggak? Karena itu, pengalaman itu mutlak. Justru saya bersyukur saya dibantu oleh anggota-anggota yang memahami tentang narkotika dan saya bangun komitmen di dalam BNN," ucapnya.
Dia menyatakan siap memberi pendapat soal sosok Kepala BNN penggantinya jika diminta presiden. Soal kegiatan setelah pensiun, Buwas juga belum memikirkannya.
"Kapasitas saya tidak sampai situ, saya terserah Pak Presiden. Kecuali nanti Pak Presiden nanya saya, 'Pak Buwas kira-kira untuk pemahaman Pak Buwas siapa. Nah, baru saya cerita. Saya nggak bisa yang ini nggak boleh," ujar Buwas.
"(Usai pensiun) ikut teman-teman wartawan deh, cari berita. (Kalau membuat pusat rehabilitasi) nggaklah, itu susah. Kita lihat saja nanti," sambungnya.
Buwas akan memasuki masa pensiun per 1 Maret 2018. Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) pun menyoroti kriteria pengganti Buwas.
Bamsoet menuturkan sosok Kepala BNN baru pengganti Buwas bisa berasal dari internal ataupun eksternal BNN. Namun, menurutnya, sejauh ini belum ada sosok dari internal BNN yang mumpuni selain Deputi Bidang Pemberantasan Narkoba Irjen Arman Depari.
"Ya kan rekrutmennya bisa dari dalam bisa dari luar (BNN). Kalau dari dalam saya melihat tidak ada yang lebih bagus dari Arman Depari. Kalau dari dalam ya," kata Bamsoet di gedung DPR, Senayan, Jakarta. (haf/fdn)
