Wali Kota Mojokerto Tersangka Suap APBD Diperiksa KPK

Jakarta - Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus kembali diperiksa KPK. Mas'ud berstatus tersangka suap pembahasan APBD 2017 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemkot Mojokerto.

Yunus tiba di gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (7/2/2018) pukul 09.41 WIB. Dia tidak memberikan pernyataan kepada waratwan.



Yunus lalu masuk ke lobi ruang tunggu KPK dan naik ke ruang pemeriksaan di lantai 2 pukul 09.48 WIB.

Belum ada keterangan dari KPK mengenai pemeriksaan Yunus. Dalam pemeriksaan sebelumnya, Yunus pernah menyatakan tidak pernah memberi instruksi pemberian suap.

"Nggak (beri instruksi suap)," ucap Mas'ud usai diperiksa di KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (4/12/2017).

Wali Kota Mojokerto Mas'ud Yunus diperiksa KPK, Rabu (7/2/2018) Foto: Nur Indah Fatmawati/detikcom

Mas'ud ditetapkan KPK sebagai tersangka berdasarkan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT).

Mas'ud diduga memberi janji atau hadiah kepada pimpinan DPRD Mojokerto. Pemberian janji atau hadiah tersebut pembahasan perubahan APBD.

Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Umar Faruq sebagai salah satu tersangka terlebih dahulu. Politikus PAN ini terkena OTT KPK saat masih menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto.

Selain Umar, saat itu KPK juga menangkap Kadis PUPR Wiwiet Febryanto, mantan Ketua DPRD dari Fraksi PDIP Purnomo dan mantan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKB Abdullah Fanani. KPK pun menyita uang Rp 470 juta yang diduga digunakan Wiwiet untuk menyuap ketiga pimpinan dewan.

(nif/fdn)