"Prinsip pemerintah kita pada waktu musim hujan, seperti hujan seperti sekarang supaya dia tidak banjir. Prinsip yang dilakukan itu adalah membuang air hujan secepat-cepatnya ke laut. Itu prinsip dasar yang salah. Musim hujan itu harus dilihat sebabnya. Untuk menampung air sebanyak-banyaknya agar bisa diserap sebesar-besarnya ke dalam tanah. Karena itulah yang harus dibangun tadi, waduk, situ, empang, supaya air hujan sekarang ditampung sebelum dibuang ke saluran air atau ke sungai," kata Nirwono saat dihubungi detikcom, Senin (5/2/2018) malam.
Nirwono mengatakan ruang terbuka hijau di Jakarta masih mencapai total 9,98 persen dari yang seharusnya 30 persen. Dia mengatakan benyak pemukiman yang dibangun di atas jalur hijau menambah sulit proses penghijauan Jakarta.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Untuk mengembalikan ruang terbuka hijau, Nirwono meminta Pemprov DKI terus melakukan penertiban di pemukiman warga yang berada di jalur hijau. Dia juga mengusulkan Pemprov DKI fokus membangun rusunawa sebagai lokasi untuk warga yang dipindahkan.
"Kalau itu dilakukan naturalisasi sungai tadi, mau tidak mau relokasi warga di bantaran kali. Di tahun 2012-2017 semestinya, ada empat sungai yang ditargetkan selesai yaitu Ciliwung, Pesanggrahan, Angke dan Sunter. Dan sampai dengan 2017 kemarin rata-rata pembangunannya itu belum mencapai 50 persen. Jadi banyak PR yang harus dilakukan, karena kendala utama adalah pembebasan lahan tadi," jelasnya.
Nirwono juga memberikan solusi paling realistis bagi Pemprov DKI dalam menghadapi banjir dalam waktu dekat. Di antaranya adalah mempersiapkan pompa-pompa untuk membuang air, menyiapkan tempat evakuasi warga, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat jelang terjadinya banjir musiman tersebut.
"Ini paling realistis, tapi ini tidak menyelesaikan persoalan," sebutnya. (fdu/dnu)