Harapan KPK soal RUU Penyadapan: Berpihak pada Pemberantasan Korupsi

Jakarta - Usulan rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan digulirkan pansus hak angket KPK di DPR melalui rekomendasi. KPK berharap RUU Penyadapan itu berpihak pada pemberantasan korupsi.

"Yang pasti KPK berharap semua pihak, kalau mengatakan memiliki komitmen terhadap pemberantasan korupsi maka komitmen itu jangan hanya berhenti pada pernyataan saja, tapi diwujudkan dalam tindakan-tindakan," ucap Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (31/1/2018).

Sebelumnya anggota pansus hak angket KPK Junimart Girsang mengatakan aparat penegak hukum termasuk KPK akan diundang untuk memberikan masukan. Menurut KPK, penyusunan UU adalah antara Presiden dan DPR.

Baca juga: Rekomendasi Pansus Angket KPK: Usulkan Rancangan UU Penyadapan

"Tapi secara detail apa UU yang akan disusun seperti apa, tentu kalau nanti ada permintaan pendapat secara resmi akan kita bahas terlebih dahulu di proses internal," ujar Febri.

Sebelumnya, Junimart menyebut hasil rekomendasi itu akan melibatkan KPK. Dia juga mengaku akan mengundang lembaga penegak hukum lainnya terkait usulan rancangan UU Penyadapan itu.

"Tentu justru itu usulan dari saya bahwa KPK selaku lembaga yang memerlukan fungsi penyadapan harus kita undang. Kita minta masukan, kita minta pendapat supaya nanti RUU tersebut bisa menampung seluruh aspirasi, seluruh pokok pikiran dari lembaga terkait seperti KPK, kejaksaan, kepolisian, dan Kemenkum HAM," ucap Junimart di DPR. (dhn/dhn)