8 Daerah di Papua Berpotensi Timbulkan Korban Jiwa di Pilkada 2018

Jakarta - Papua menjadi daerah yang memiliki potensi rawan konflik kekerasan dalam pilkada serentak 2018. Ada delapan daerah yang berpotensi timbulkan korban jiwa di perhelatan pilkada kali ini.

"Penting untuk menjadi perhatian serius karena Pilkada serentak di Papua itu kembali melibatkan 8 daerah yang pernah menyumbangkan korban jiwa dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada," ujar Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi 'Pilkada Papua 2018, Akankah Mengulang Persoalan yang Sama?' di Kantor KPU, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2018). Titi mengatakan delapan daerah yang pernah menyumbang korban jiwa, yaitu Kabupaten Puncak, Yahukimo, Lanny Jaya, Tolikara, Dogiyai, Jayawijaya, Puncak Jaya dan Intan Jaya.

Baca juga: 12 Provinsi Jadi Lokasi Pengguna Medsos Rawan Isu SARA di Pilkada

Menurut Titi, konflik dalam pilkada 2017 di Puncak Jaya, Intan Jaya dan Talikora hingga saat ini pun belum menurun.

"Sisa dendam, dendam politik atau dendam pribadi karena anggota keluarga yang tewas diyakini masih ada dan menjadi potensi konflik ditiga daerah ini," tuturnya.

Titi menjelaskan tercatat ada sejumlah korban kekerasan di Pilkada Papua. Di Kabupaten Puncak (pilkada 2011), tercatat 57 orang menjadi korban jiwa pada tahap pencalonan, Kabupaten Tolikara (pilkada 2012-2013) 13 orang menjadi korban jiwa dalam tahapan kampanye dan pemungutan-penghitungan suara.

Baca juga: Cegah Kampanye Hitam, Kandidat Wajib Laporkan 5 Akun Resmi Medsos

Kemudian Kabupaten Jaya Wijaya (pilkada 2014) ada satu korban jiwa saat pembentukan dapil, Kabupaten Puncak Jaya (pilkada 2017) sebanyak 15 korban jiwa melayang dalam tahapan masa tenang, dan rekapitulasi suara. Lalu Kabupaten Intan Jaya (pilkada 2017), ada 4 korban jiwa saat tahapan rekapitulasi suara.

Komisioner KPU Ilham Saputra mengatakan kekerasan di Papua terjadi karena adanya calon yang tidak dapat partai. Serta adanya ketidakpuasan hasil dari perhitungan suara.

"Pertama pencalonan, Jaya Wijaya kantor KPUD dirusak beberapa waktu lalu, padahal baru diresmikan oleh Ketua KPU Pak Arief, ini karena ada calon yang tidak dapat partai," jelas Ilham dalam kesempatan yang sama.

Baca juga: Pilkada Serentak, Polri Siapkan 2 Satgas Anti-SARA dan Politik Uang

"Dalam masa pungut hitung dan rekapitulasi biasanya ribut, ketika diketahui calon tidak lolos atau kalah maka itu langsung ada ada gejolak konflik, pengalaman di Tolikara, Intan Jaya, Lanny Jaya itu dari rekapitulasi," sambungnya.

Menurut Ilham, KPU akan memaksimalkan kinerjanya agar tidak terjadi pelanggaran dalam proses pemilu. Karena pelanggaran yang dilakukan petugas dapat memicu ketidakpuasan dan konflik.

"Kami kerja maksimal, tidak ada pelanggaran yang dilakukan petugas kami, karena jika ada pelanggaran akan memicu ketidakpuasan dari masyarakat terhadap hasil pilkada akan memicu konflik," tutup Ilham. (elz/elz)