Mendagri Anggap Warga yang Belum Rekam e-KTP Pengaruhi DP4 Pilkada

Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengeluhkan 3 persen warga yang belum melakukan rekam ulang e-KTP untuk persiapan Pilkada Serentak 2018. Kebanyakan warga enggan karena data dalam identitasnya tidak ada yang berubah.

"Walaupun secara nasional sudah 97 persen, tapi 3 tiga persen itu kan jumlah yang besar. Nah, ini problemnya pada masyarakat belum mau untuk proaktif merekam ulang. Hanya memastikan, 'Saya masih tinggal di alamat yang sama atau tidak, karena nama saya harus masuk di Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di TPS yang bersangkutan,'" ungkap Tjahjo Kumolo di kantor Kemenhub, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2018).

Padahal yang seperti ini justru menimbulkan kendala di kemudian hari. Tjahjo kemudian mencontohkan yang terjadi di Pilkada DKI Jakarta. Di mana masyarakat masih difasilitasi untuk mendapatkan surat keterangan. Menurutnya, hal itu tidak akan terulang kembali pada pilkada serentak tahun ini.

"Makanya KPU melakukan program 'coklit' kan, untuk pengecekan detail. Kami ingin target partisipasi politik masyarakat itu meningkat. Karena suksesnya pilkada ya 4: stabilitas, tidak ada politik uang, partisipasi politik semakin tinggi, dan tidak ada kampanye yang berujar kebencian fitnah. Mari harus adu program, begitu saja intinya," terangnya.

Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sendiri, ujarnya, sudah aktif dalam memonitor data. Hanya, kembali lagi pada masyarakat yang kurang proaktif.

"Problemnya ya masyarakat yang 3 persen ini yang tinggal di luar negeri, ya TKI di luar negeri. Repotnya ini pilkada ini kan mendekati Lebaran. Mesti kan mereka (TKI) pulang. La pulang berbondong-bondong datang ke dukcapil minta e-KTP. Ya tentunya akan dicari yang terbaik solusinya," ucap dia.

Tjahjo menegaskan blangko e-KTP sudah tersedia. Dia meminta masyarakat tidak mengajukan permohonan terlalu berdekatan dengan momen pilkada.

"Saya yakin masyarakat yang di luar negeri saat-saat menjelang Lebaran ini. Dan pasti akan mengurus e-KTP karena berdekatan memasuki masa kampanye sampai pilkada," pungkasnya. (nif/bag)